SIANTAR, SENTERNEWS
Melalui pandangan umum sejumlah Fraksi DPRD Siantar atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Siantar Tahun Anggaran 2023, masalah sampah menjadi salah satu yang paling disoroti.
Pandangan umum itu disampaikan melalui rapat paripurna yang dipimpin, Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga di Ruang Harungguan DPRD Siantar, Selasa (16/4/2023). Dihadiri Walikota dr Susanti Dewayani, para anggota DPRD Siantar dan sejumlah pejabat Pemko Siantar.
Ketua Fraksi Partai Hanura, AndikaPrayogi Sinaga SE yang membacakan pandangan umum menyoroti buruknya kinerja dan capaian program yang dilaksanakan Pemko Siantar pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Fraksi Hanura menyatakan, sebaiknya Walikota menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan disesuaikan dengan disiplin ilmunya. Tidak lagi atas dasar kedekatan personal.
”Sebagai contoh program persampahan yang gaungnya besar namun kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang. Sampah masih menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat dan juga wisatawan yang berkunjung ke kota Pematangsiantar,” kata Andika Prayogi Sinaga.
Sementara, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Arif Dermawan Hutabarat menegaskan, pada Nota Pengantar Walikota dikatakan bahwa keberhasilan Pemko Siantar dalam pengelolaan sampah di angka 96,39 persen, omong kosong.
“Hal ini dapat kita buktikan setelah kita tinjau langsung contohnya di lokasi Pasar Horas, di jalalanan, pemukiman warga, masih tidak sesuai dengan persentase oleh Badan Lingkungan Hidup,” tegas Arif Dermawan.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan sudah sejauh mana langkah konkrit komitmen yang dilakukan Pemko Siantar terhadap Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah di kelurahan Tanjung Pinggir yang akan bekerjasama dengan investor Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).
Dijelaskan, ketinggian tumpukan sampah di lokasi tersebut sudah mencapai 18 meter dari permukaan jalan. hal itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan maupun para pemulung yang mengais rejeki di seputaran lokasi bila terjadi bencana longsor. Sementara, warga tidak dapat memprediksi bahaya bencana tersebut.
Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicara, Ilhamsyah Sinaga juga soroti soal sampah. Program pemerintah tentang permasalahan Lihat sampah Ambil (LISA), belum optimalnya Dinas Lingkungan Hidup menyuarakan dan minimnya tong sampah tambahan.
Usai rapat paripurna, kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar, Dedy Setiawan yang dikonfirmasi soal sampah yang disampaikan sejumlah fraksi DPRD Siantar mengatakan, kritikan yang tersebut sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja lebih baik.
”Masalahnya, target penanganan sampah secara nasional sebesar 73 persen. Sedangkan perolehan yang kita capai 71,5 persen. Itu sebenaranya. Tapi, setelah didukung sarana dan prasarana yang lebih baik, kita tentu akan dapat meningkatkan kinerja. Ya, kritikan DPRD itu suatu masukan yang berharga,” katanya. (In)
