SIANTAR, SENTERNEWS
Program Makan Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan di Kota Siantar dengan sasaran pelajar tingkat TK, SD, SMP dan SMK swasta maupun negeri.
Agar tidak menimbulkan masalah seperti potensi keracunan makanan terhadap para pelajar dan hal itu pernah terjadi di beberapa daerah lain, Dinas Kesehatan Kota Siantar harus aktif melakukan pengawasan.
Pernyataan itu disampaikan Imanuel Lingga dari Komisi I DPRD Siantar saat Rapat Kerja dengan Dinas Kesehatan Kota Siantar terkait Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Siantar, Rabu (16/07/2025).
“Makanan yang diberikan kepada pelajar harus sehat dan layak,’ kata Imanoel Lingga kepada Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kota Siantar, Irma Suryani didampingi beberapa kepada bagian.
Karenanya, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, vendor atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan harus memiliki sertifikat sehat dari Dinas Kesehatan.
Untuk memastikan makanan yang diberikan kepada pelajar sehat dan layak tersebut, SPPG tentu harus memiliki sertifikat sehat makanan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Siantar.
“Meski di Kota Siantar belum ada pelajar yang menikmati MBG keracunan, bukan tidak mungkin itu bisa terjadi, bagaimana peran Dinas Kesehatan? Kalau sempat ada keracunan yang disalahkan masyarakat tentu Walikota,” tandas Imanoel lagi.
Menanggapi pertanyaan dan pernyataaan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Siantar, Irma Suryani mengatakan, Program MBG pada dasarnya ditangani pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sejauh ini, Dinas Kesehatan melalui Bagian Gizi masih melakukan pemantauan dan terkait sertifikat sehat tentang makanan yang dimiliki SPPG belum ada dikeluarkan Dinas Kesehatan,” kata Irma Suryani pada Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Robin Juniarto Manurung.
Karena belum mengetahui bagaimana mekanismenya soal sertifikat sehat makanan itu, akan dikoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. “Ya, akan kami koordinasikan dengan pihak terkait supaya jangan salah prosedur,” kata Irma lagi.
Pada Rapat kerja itu, sejumlah personel Komisi I juga mempertayakan berbagai hal menyangkut program kerja dan penggunaan anggaran.
Personel Komisi I yang turut hadir, Abraham Lumban Tobing, Ilhamsyah Sinaga, Patar Luhut Panjaitan, Nurlela Sikumbang, Sri Rahmawati, imanuel Lingga dan M Tigor Harahap. Sedangkan yang mendampingi Dinas Kesehatan Kota Siantar, terdiri dari sekretaris dan beberapa kepala bagian.
Sekedar informasi, terait dengan SPPG untuk program MBG di Kota Siantar dibutuhkan sebanyak 38 SPPG. Namun, yang ada saat ini masih satu SPPG dan sudah menyalurkan MBG kepada kalangan pelajar mulai tanggal 9 Mei 2025.
Kemudian, ada tiga SPPG yang masih dalam proses pendirian. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Siantar, Hamdani Lubis mengatakan, sasaran atau penerima manfaat MBG di kota Siantar sebanyak 41.076 pelajar. (In)
