SIANTAR, SENTERNEWS
Karena soal bedah rumah sebagai salah satu program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Siantar dinilai ada yang tidak tepat sasaran, perlu disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan, Andika Prayogi Sinaga SE,anggota Komisi III DPRD Siantar yang melakukan rapat kerja dengan Dinas PRKP Kota Siantar terkait Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Dipimpin Ketua Komisi IIII, Cindira, di ruang Komisi III, Kamis (17/07/2025).
“Soal bedah rumah sering dipertanyakan masyarakat. Bagaimana kriterianya?” tanya Andika Prayogi Sinaga politisi Partai Hanura itu kepada Kadis PRKP Kota Siantar Christina Risfani Sidauruk .
Sesuai laporan yang diterimanya dari masyarakat, rumah yang dibedah terindikasi masih keluarga dekat dengan Lurah maupun perangkat kelurahan. Untuk itu, Dinas PRKP perlu melakukan monitor lebih jauh.
“Jangan program bedah rumah hanya formalitas untuk menghabiskan anggaran tapi kurang tepat sasaran,” kata Andika Prayogi Sinaga lagi .
Menjawab pertanyaan dan pernyataan itu, Kadis PRKP Kota Siantar Christina Risfani Sidauruk mengatakan, sampai tahun 2024 ada 331 unit rumah masyarakat berpenghadilan rendah yang dibedah dengan biaya Rp20 juta per unit.
“Rumah yang dibedah itu harus milik sendiri dan rumah satu-satunya. Setelah dicek ke lapangan dan layak, baru dikerjakan untuk memperbaiki atap, lantai dan dinding,” kata Risfani.
Namun demikian, kalau anggota DPRD Siantar mengusulkan ada rumah yang kurang layak supaya dibedah, PRKP menyatakan dengan senang hati asal sesuai kriteria. Karena tahun 2025 ini rencana bedah rumah sebanyak 29 unit.
Mengetahui dana untuk bedah rumah hanya Rp20 juta, Andika Prayogi kembali menyatakan bahwa besaran dan itu sangat tidak memadai. Supaya rumah yang diperbaiki lebih layak , tentu butuh dana yang lebih besar.
“Terkait penambahan dana bedah rumah itu,bolehlah pihak PRKP melakukan studi atau konsultasi ke daerah lain untuk menambah dana agar rumah yang dibedah lebih bagus,” katanya. (In)
