SIANTAR, SEENTERNEWS
Melalui pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pematangsiantar tahun 2025-2029, Walikota Siantar diminta betul-betul menyusun program serta menjalankan kegiatan yang berdampak baik untuk kemajuan Kota Siantar.
Pernyataan itu disampaikan Fraksi Nurani Keadilan melalui juru bicara Franz Theodor Sialoho, pada rapat paripurna di Gedung Harungguan DPRD Kota Siantar itu, Rabu (06/08/2025). Dipimpin Wakil Ketua DPRD Siantar, Daud Simanjuntak didampingi Frengki Boy Saragih yang turut dihadiri Wakil Walikota Siantar, Herlina.
Agenda Rapat Paripurna, penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Siantar atas Nota Pengantar Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pematangsiantar tahun 2025-2029.
Untuk itu, Walikota perlu menyusun program bantuan masyarakat bagi yang terganggu mata pencahariannya. Sehingga, tercipta daya beli, bertumbuhnya ekonomi. Sesuai program Walikota untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sekaligus meningkatkan kontribusi UMKM dan meningkatkan investasi daerah.
Fraksi Nurani Keadilan juga mempertanyakan isu-isu pemblokiran rekening apabila dorman selama 3 bulan. Isu tanah yang bisa diambil alih pemerintah dan lain lain. Sehingga masyarakat paham dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi serta keamanan di Kota Siantar.
“Pemerintah diharap lebih peka terkait isu isu serta harapan dari masyarakat yang masih membutuhkan banyak bantuan sosial, ekonomi, kesehatan terutama keamanan,” kata Franz.
Kemudian, terkait kondisi perubahan iklim global saat ini, berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena menyebabkan kerusakan lingkungan, tempat tinggal, rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya.
“Fraksi Nurani Keadilan meminta saudara Walikota lebih serius dan perduli terhadap nasib masyarakat yang terdampak bencana,” tegas Franz lagi.
Kemudian, Pemko Siantar diminta segera melakukan antisipatif dengan mempersiapkan regulasi penanganan bencana dan kesiapan mitigasi dengan mengalokasikan anggaran yang cukup. Sehingga dapat disalurkan kepada korban terkena bencana. Demi terwujudnya rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu disinggung juga tentang penyediaan lampu jalan baik di tengah kota maupun di pemukiman penduduk. Demikian juga penyediaan lahan wakaf baik yang dikelola pemerintah seperti lahan wakaf atau pekuburan di Jalan Bali, di Kampung Kristen dan di Jalan Pane yang semakin sempit.
Apalagi Pemko Siantar telah menyediakan lahan wakaf baru di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari yang saat ini dalam tahap penataan.
Fraksi Nurani Keadilan juga mempertanyakan sejauh mana persiapan Pemko Siantar terkait rencana peresmian gerbang Tol Simpang Panei yang akan berpengaruh terhadap kondisi lalulintas di Kota Siantar. Khususnya terkait aspek kepariwisataan yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD.
Terkhusus lagi sebagai daya tarik kunjungan wisatawan ke kota Siantar. Selain wisata kuliner juga pengembangan cagar budaya yang keberadannya harus dimaksimalkan.
Kalau di Padang Sumatera Barat, wisatawan bisa menikmati goa Jepang sebagai salah satu objek wisata sekaligus wisata sejarah. Di Pematangsiantar ada terowongan peninggalan sejarah Belanda dan Jepang di daerah Pamatang, yang terhubung sampai ke Gedung Juang dan ke depan Siantar Hotel.
“Seharusnya, itu dimaksimalkan, supaya bukti sejarah itu tidak punah. Sekaligus dapat menjadi sumber PAD untuk menunjang pembangunan di kota Pematangsiantar,” kata Franz.
Sejumlah pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Nurani Keadilan itu, diharap mendapat tanggapan dari Walikota melalui nota jawaban atas Pandangan Umum Fraksi yang akan disampaikan melalui rapat paripurna, Kamis (07/08/2025). (In)
