SIANTAR, SENTERNEWS
Fraksi Nurani Keadilan DPRD Siantar meminta kepada Walikota Siantar Wesly Silalahi agar mengganti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar yang tidak mampu merealisasikan program kegiatan diganti.
Pernyataan itu disampaikan Franz Theodor Sialoho A Md, juru bicara Fraksi Nurani Keadilan pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum atas Nota Pengantar Keuangan Walikota di ruang Harugguan DPRD Siantar, Kamis (20/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Daud Simanjuntak sebagai wakil. Dihadiri Wakil Walikota Siantar, Herlina, serta sejumlah pimpinan OPD Pemko Siantar dan para anggota DPRD Siantar, minus Fraksi PAN.
“Kalau tidak mampu merealisasi program yang dinilai dari serapan anggaran, dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, Walikota harus menindak OPD tersebut dan mengganti dengan yang lebih layak dan mampu,” beber Franz.
Dijelaskan, Walikota harus mengoptimalkan SDM untuk menduduki jabatan di masing masing OPD. Tidak membiarkan terjadinya rangkap jabatan seperti yang dipegang Alwi Lumbangaol dan yang lain.
“Mohon saudara Walikota arif dan bijaksana di dalam menempatkan posisi pejabat di kota Pematangsiantar agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Tahun 2025 dan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai dengan target,” katanya.
Tidak seperti tahun sebelumnya, serapan anggaran yang sangat rendah. Padahal sisa waktu hanya tinggal 40 hari lagi tahun anggaran berakhir.
Selain itu disinggung juga tentang kondisi cuaca yang ekstrim saat ini. Sering terjadi hujan dalam intensitas besar yang dapat mengakibatkan banjir seperti yang terjadi di Jalan Maluku Gang Pondok Legok, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat yang sering terjadi banjir. Akibatnya, mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat setempat.
“Untuk itu Walikota harus segera mengatasi permasalahan tersebut agar tercipta rasa aman bagi masyarakat,” katanya lagi.
Demikian juga di daerah Pematang dekat Pabrik Es. Saat reses beberapa waktu lalu, masyarakat mengusulkan dan telah juga diteruskan kepada Pemko melalui Lurah, Camat dan PRKP atau PUPR untuk menyelesaikan masalah gorong gorong, drainase yang berdampak kepada masyarakat akibat aktifitas Pabrik Es. Tetapi belum juga direalisasikan.
“Melalui kesempatan ini, kami minta untuk mendapat atensi dari saudara Walikota. Gunakan waktu yang tersisa dan anggaran yang ada untuk peningkatan infrastruktur dan perbaikan fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Jangan untuk proyek proyek yang tidak bermanfaat,” tegas Franz.
Terkait dengan lamanya pembangunan Pasar Horas yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, dipertanyakan juga sudah sejauh mana upaya Walikota mengupayakan anggaran pembangunannya.
“Adakah tindakan nyata untuk mendesak kementerian keuangan untuk membantu pembangunan tersebut? Walikota harus memiliki kepedulian yang nyata,” tegsnya.
Demikian halnya terkait pencegahan terjadinya tindakan kriminal akibat kurangnya penerangan lampu jalan di beberapa ruas jalan dan padamnya beberapa lampu jalan. Antara lain di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.
Selain itu, di Lorong 4 Kiri, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Jalan Rindung Gang Bendungan, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba belum terpasang tiang lampu jalan. Untuk itu, Walikota melalui OPD terkait diminta menyelesaikan permasalahannya demi terciptanya keamanan dan ketenteraman masyarakat Kota Siantar.
Sebelumnya disinggung juga, berkurangnya dana transfer Rp190 miliar lebih untuk Kota Siantar. Sehingga, pendapatan daerah agar lebih ditingkatkan dengan menggali potensi potensi pendapatan daerah lainnya.
“Dari kebijakan belanja yang disajikan , Fraksi Nurani Keadilan meminta agar dilakukan penyesuaian terhadap belanja operasi dan belanja modal agar belanja modal dapat di tingkatkan porsinya,” kata Franz .
Terkait kebijakan anggaran yang selalu defisit, tetapi dalam perhitungan anggaran , terjadi surplus. Sehingga terdapat silpa, dapat dinilai seolah olah dalam bentuk kehati hatian (pruden). Tetapi dapat juga dinilai sebagai kemalasan bekerja. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat sepenuhnya direalisasikan. (In)
