SIANTAR, SENTERNEWS
Sebanyak 12 orang penghuni Panti Asuhan Taruna Melati, Jalan Sumba, Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Siantar, Ilhamsyah Sinaga agar dimasukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Fakta itu terungkap saat Ilhamsyah Sinaga melakukan Reses Masa Sidang II di Jalan Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Rabu (11/03/2026).
Pada Reses yang dihadiri sekitar 300-an warga dari beberapa kelurahan se Kecamatan Siantar Barat itu, Ilhamsyah mengatakan, 12 orang penghuni Panti Asuhan Taruna Melati itu merupakan siswa SD, SMP, SMA dan ada yang kuliah Perguruan Tinggi Kota Siantar dan merupakan keluarga prasejahtera.
Tanpa tedeng aling-aling, masalah itu langsung disampaikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Anak (Dinsos P3A) Kota Siantar, Camat dan Lurah yang hadir saat reses.
“Anak yang tidak mendapat hak kesehatan ini harus diperhatian Pemko melalui dinas terkait karena itu tanggungjawab pemerintah,” kata Ilhamsyah yang langsung meminta komitmen pihak terkait dimaksud untuk memasukkan mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Ditegaskan, tahun 2026 ini, mereka sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga, apabila mengalami sakit meski itu sangat tidak diinginkan, mereka dapat berobat gratis. “Kita tidak menginginkan mereka sakit. Tapi, segera masukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan itu harus prioritas,” tegas Ilhamsyah.
Mendapat desakan dari Ilhamsyah, Dinas terkait di Pemko Siantar yang hadir pada reses tersebut akhirnya menyatakan siap merealisasikannya bahwa penghuni panti asuhan dimaksud akan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, Ilhamsyah Sinaga mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawalan terus. Sehingga, 12 orang tersebut mendapatkan hak kesehatan.
Pada reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan beberapa masalah soal pendataan penerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. Bahkan, ada indikasi penerima bantuan pemerintah ada tidak tepat sasaran.
Khusus tentang penerima bantuan sosial dari pemerintah, Dinsos P3A melalui Sarmadan Saragih mengatakan, penerima bantuan ada yang dipengaruhi pembaruan data terpadu berbasis klasifikasi desil.
Sistem itu mendeteksi kondisi ekonomi warga, termasuk jika terdapat pinjaman bank, pinjaman online, atau aktivitas keuangan seperti belanja melalui online yang menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi lebih baik.
“Hati-hati memberikan kartu keluarga kepada pihak ketiga karena itu dapat terditeksi melalui desil yang membatalkan warga masuk data penerima bantuan,” kata Sarmadan.
Hal yang menjadi perhatian Ilhamsyah, pihak yang melakukan pendataan justru dari BPS yang kinerjanya diragukan dan tidak diketahui masyarakat.
“Soal pendataan melalui BPS ini menjadi salah satu agenda yang akan saya bawa pada Rapat Dengar Pendapat,” kata Ilhamsyah Sinaga yang diketahui sebagai Wakil Ketua Komisi I membidangi masalah kesehatan.
Hal lain sebelum reses selesai, Ilhamsyah Sinaga menyatakan siap memperjuangkan aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat untuk direalisasi. (In)
