SIANTAR, SENTER NEWS
Dengan mengusung spanduk “Selamat Datang Kapolres Baru di Siantar Kota KW, Kota Korupsi dan Kota Narkoba”, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Siantar turun ke jalan menggelar unjuk rasa, Rabu (12/7/2023).
Dari lapangan parkir pariwisata, kelompok mahasiswa yang mendapat pengawalan dari personel Polisi lalulintas Polres Siantar, bergerak dan berhenti di tengah badan Jalan Merdeka depan Gedung Juang untuk melakukan orasi.
“Maaf bapak dan ibu pengguna jalan raya, kami sedikit menganggu ketentraman berlalu lintas. Tapi, kami turun ke jalan untuk menyuarakan asprasi tentang Kota Siantar yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Rezeki Situmeang sebagai koordinator aksi.
Dikatakan, GMKI tidak akan turun ke jalan kalau Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan pemerintahan serta DPRD Siantar dapat melaskanakan tugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Tapi, karena Aparat Penegak Hukum atau APH tidak bekerja sebagai mana mestinya, kami terpaksa harus turun ke jalan,” ujar Rezeki Situmeang.
Pada kesempatan itu, GMKI juga menyuarakan soal peredaran Narkoba Kota Siantar yang begitu merajalela dan mengancam kehidupan generasi muda. Sehingga, Polisi wajib memberantasnya tanpa pilih kasih.
“Kepada Kapolres yang baru, copot Kasat Narkoba yang gagal memberantas peredaran Narkoba di Kota Siantar. Khususnya di daerah ring road tanjung Pinggir dan Jalan Teratai,” tegas orator lainnya Gading S yang mendapat aplusan meriah dari belasan mahasiswa lainnya.
Sekitar satu jam berorasi di depan gedung Juang, aksi dilanjutkan dengan berjalan kaki dan berhenti di persimpangan empat depan Suzuya Plaza Jalan Sutomo yang ramai dengan arus lalulintas. Kemudian, berorasi lagi di depan rumah dinas Kapolres Siantar.
Setelah itu, bergerak ke depan Kantor Kejaksaan Negeri (Keajri) Kota Siantar untuk menyampaikan pengaduan tentang adanya dugaan korupsi soal kewajiban (KW) proyek sistim PL di Dinas PUTR berkisar10 persen sampai 20 persen.
Dugaan korupsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan soal pungutan parkir pada malam hari yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, terkait dugaan korupsi pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemko Siantar senilai Rp 1,8 miliar lebih.
Khusus dugaan korupsi pada Diskominfo,GMKI langsung menyampaikan laporan kepada Kasat Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Siantar Rendra Pardede didampingi sejumlah personel Kejari lainnya.
“Kami minta supaya laporan yang kami serahkan kepada bapak segera ditindaklanjuti. Dan, periksa orang-orang yang terlibat di dalamnya,” ujar Ketua GMKISiantar, Armada Simorangkir didampingi Lily Sandy Munthe sebagai Sekretaris.
Meski tidak ada perdebatan, Rendra Pardede mengatakan akan mempelajarinya dan perkembangannya akan disampaikan kepada GMKI. “Itu saja yang saya sampaikan karena laporan harus kami telaah lebih dulu,” ujar Rendra.
Dari Kantor Kejari, pengunjuk rasa bergerak ke kantorWali Kota. Karena pintu gerbangnya ditutup dan dijaga puluhan aparat kepolisian dengan pagar betis, massa GMKI akhirnya melakukan orasi di depan pintu gerbang.
“Wali Kota, temu kami mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Karena, saat ini Kota Siantar sedang tidak baik-baiik saja,” teriak mahasiswa meminta Wali Kota dr Susanti keluar dari kantor. Namun, Wali Kota tidak hadir menemui pengunjuk rasa.
Kemudian, pengunjukrasa membacakan pernyataan sikap yang diantaranya menyangkut dugaan korupsi di lingkungan Pemko Siantar dan para pejabat yang terlibat diminta supaya dicopot. Usai membacakan pernyataan sikap, pengunjuk rasa akhirnya diri dengan tertib.
“Kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ujar mahasiswa meninggalkan lokasi unjuk rasa. (In)
