SIANTAR,SENTER NEWS
Hasil reses anggota DPRD Siantar di 3 Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing menyoroti kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Siantar. Pasalnya, soal bantuan masyarakat miskin masih menuai berbagai masalah.
Fakta tersebut terungkap pada pembacaan hasil reses melalui rapat paripurna DPRD Siantar. Dipimpin Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga yang juga dihadiri Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani SpA, Senin (23/10/2023).
Seperti disampaikan 9 anggota DPRD Siantar dari Dapil I meliputi, Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Utara, melalui juru bicara Ilhamsyah Sinaga yang membeberkan sepuluh point terkait dengan bidang kesejahteraan sosial.
Diantaranya, Pemko Siantar melalui dinas terkait diminta mensosialisasikan berapa besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga, dapat diketahui dengan jelas dan transparan. Kemudian, dipertanyakan juga apa persyaratan tentang bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan penerima bantuan untuk kalangan Lansia.
Khusus tentang rumah sebagai penerima bantuan diminta tidak hanya distempel striker . Kalau bisa dicat permanen dengan tulisan “Warga Miskin Penerima Bantuan,” kata Ilhamsyah yang juga agar dinas terkait menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penyaluran bantuan berupa BLT, PKH, BPNT supaya lebih tepat sasaran dan menjadi perhatian bagi instansi terkait. Kemudian, dilakukan pendataan ulang terkait kartu KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemko diminta mengevaluasi berkala para petugas RT serta RW yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.
DPRD Siantar dari Dapil I memberi kesimpulan dan saran agar Pemko melakukan peninjauan terkait penerimaan bantuan kepada masyarakat kurang mampu sehingga bantuan tepat sasaran
“Pemko melalui Dinas Sosial agar mengevaluasi kinerja relawan DTKS/Pendamping PKH yang tidak tulus membantu masyarakat yang tidak mampu dalam hal memperoleh bantuan. Masih banyak masyarakat tidak mampu belum memiliki KIS, KIP maupun PKH agar hal ini menjadi perhatian Dinas Sosial untuk didata kembali,” beber Ilhamsyah.
Sorotan kepada Dinas Sosial juga disampaikan sembilan anggota DPRD Siantar dari Dapil II yang meliputi, Kecamatan Siantar Martoba Siantar Sitalasari yang dibacakan Bintar Saragih. Dikatakan, agar Pemko melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bantuan pemerintah kepada masyarakat. Seperti Bantuan Pangan Non Tunnai (BPNT), KIP, KIS. Untuk itu, bantuan yang disalurkan diminta agar tepat sasaran,
“Banyak keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti PKH, KIP, KIS. Beras yang disalurkan Program Rumah Pangan Kita (RPK), sering tidak layak,” kata Bintar Saragih.
Sementara, sorotan beras yang disalurkan kepada masyarakat melalui Dinas Sosial agar lebih berkualitas, juga disampaikan 11 anggota DPRD Siantar dari Dapil III yang terdiri dari Kecamatan Siantar Timur, Siantar Marihat, Siantar Marimbun dan Siantar Selatan.
Melalui juru bicara Baren Aliwijoyo Purba memberi masukan kepada pimpinan DPRD Siantar dan Wali Kota. Kemudian, aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada para anggota DPRD Siantar melalui reses itu dapat terealisasi dan menjadi perhatian Pemko Siantar dalam menyusun rencana pembangunan.
Selanjutnya, setelah hasil reses diserahkan kepada Wali Kota dan tidak ada menyatakan akan menindaklanjuti hasil reses para anggota DPRD Siantar tersebut. Hanya saja, akan dipertimbangkan bersama sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis dan program pembangunan dalam mewujudkan Kota Siantar yang sehat, sejahtera dan berkualitas.
“Tentunya peran dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mendukung dan merealisasikannya,” kata Wali Kota. (In)
