SIANTAR,SENTERNEWS
Karena diduga ada intervensi dari oknum yang disebut berinisial RG, independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar dipertanyakan. Bahkan, dituding tidak netral dalam penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas Kota Siantar.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Siantar-Simalungun, Razaky Frial Chaniago. “Oknum yang disebut berinisial RG itu diduga mempengaruhi penetapan KPPS dAn Linmas,” ujarnya, Jumat (12/1/2024).
Karena situasi terebut, PC PMII Siantar-Simalungun mengaku prihatin kepada KPU Siantar yang sejatinya harus menjunjung tinggi netralitas Pemilu Tahun 2024. Sehingga, bebas dari kepentingan atau intervensi kelompok tertentu yang dapat mencederai proses demokrasi.
“Selain harus bertindak netral, KPU sebagai lembaga yang independen harus transparan dalam melengkapi perangkat Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Terutama dalam menetapkan KPPS dan Linmas yang punya peran penting di TPS,” ujar Razaky Frial Chaniago.
Ditegaskan, PC PMII Siantar-Siamalungun terus berkomitmen mengawal proses demokrasi di kota Siantar. “Kita siap melakukan pengawasan agar Pemilu di Kota Siantar berlangsung damai, jujur dan adil. Itu juga sudah kita rapatkan secara internal,” imbuhnya.
Untuk mewujudkan Pemilu damai, bersih dan berkeadilan, semua pihak harus saling mengawasi. Terutama masyarakat. Karena, Pemilu yang berkualitas harus mampu melahirkan wakil rakyat yang juga berkualitas.
“Jangan ada intervensi kepada KPU dan KPU harus berani menentukan sikap independen dan bebas dari pengaruh oknum yang ingin memaksakan kehendak. Karena, masyarakat sudah cerdas mengamati dinamika perpolitikan di Kota Siantar,” ujarnya.
Untuk itu, PC PMII Siantar-Simalungun mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal, serta turut memastikan pelaksanaan Pemilu bersih dan adil. Sehingga, integritas demokrasi di Kota Siantar dapat terjaga.
“Transparansi dan partisipasi aktif merupkan kunci keberhasilan proses pemilihan yang demokratis dan berkualitas,” ujar Razaky Frial Chaniago sembari mengatakan bahwa KPU itu bukan milik kelompok atau oknum tertentu.
Kalau KPU Siantar tidak netral dan independen dan oknum tertentu yang disebut RG tetap berusaha melakukan intervensi terhadap jalannya pesta demokrasi, tentu akan menuai masalah baru. Dan RG harus mampu menahan diri karena masyarakat sudah semakin cerdas.
“Mahasiswa sebagai agen perubahan punya hak mengkritisi dan mengawasi demi terciptanya Pemilu damai dan berkualitas. Jangan karena ulah oknum tertentu, KPU menjadi tidak netral. Itu perlu kita tegaskan,” tegas Razaky Frial Chaniago mengakhiri.
SIAPA RG?
Ketika tudingan PC PMII Siantar Simalungun dikonfirmasi kepada Ketua KPU Kota Siantar, M Isman Hutabarat, dikatakan memang sempata mendengar informasi bahwa diduga diintervensi oknum yang disebut RG itu.
“Saya sempat mengetahui bahwa oknum berinisial RG itu melakukan intervensi kepada KPU. Tapi, RG itu siapa, kita sendiri tidak mengetahuinya. Yang jelas KPU tetap menjaga netralitas dan independensi,” ujarnya.
Dijelaskan juga, terkait perekrutan KPPS memang pekerjaan KPU Kota Siantar. Bahkan, yang mendaftar sempat tidak sesuai kebutuhan. Namun, agar TPS di seluruh kelurahan harus diisi, KPU melakukan penempatan dari Kelurahan yang melebih kebutuhan kepada kelurahan yang belum terpenuhi.
“Seperti di kelurahan Dwikora dan Proklamasi yang tidak memenuhi kebutuhan, terpaksa kita ambil dari kelurahan yang pesertanya melebihi kebutuhan. Dan, sekarang sudah tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara, soal perekrutan Linmas yang akan ditempatkan di TPS seluruh kelurahan bukan kewenangan KPU. Tetapi merupakan tugas Pemko Siantar yang kemudian, diserahkan kepada KPU Siantar.
“Kita memang menerima nama-nama dari Pemko,” ujar Ketua KPU Siantar M Isman Hutabarat sembari mengatakan bahwa KPU tetap menjaga netralitas dan independen. (In)
