SIANTAR,SENTERNEWS
Seratusan massa yang didominasi kaum ibu dari Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Bergerak (Gemuruh) Kota Siantar, demo ke kantor Walikota Siantar untuk menuntut hak tentang bantuan sosial (Bansos), Kamis (25/1/2024).
Massa yang mengusung puluhan poster bergerak dari lapangan parkir Pariwisata, Jalan Merdeka “show of force” memasuki Jalan Sutomo. Kemudian, berhenti di depan Mapolres Kota Siantar untuk menyatakan bahwa demo yang mereka gelar merupakan aksi damai.
Selanjutnya, bergerak menuju kantor Walikota Siantar yang telah dijaga puluhan personel Polisi serta Satpol PP sambil melakukan pagar betis di depan pintu gerbang yang sengaja ditutup.
Menyikapi situasi itu, para orator yang terdiri dari Bill Fatah Nasution dan Khairil Mansyah serta Chotibul Umam Sirait sebagai koordinator aksi mengatakan, mereka datang ingin menemui Walikota untuk menyampaikan aspirasi soal Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun meski telah melakukan orasi secara bergantian untuk menuntut hak, Walikota dr Susanti Dewayani SpA tidak kunjung datang. Sehingga, pengunjuk rasa berteriak. “Walikota, temui kami, karena kami ingin menyampaikan aspirasi,” ujar Khairil Mansyah .
Saat aksi, massa melihat ada Asisten I, Junaedi Sitanggang langsung dikritik. “Ini Pak Junaedi yang datang malam-malam itu? Sampai dua malam tidak bisa tidur?” kata Bill Fatah yang membuka HP dan membacakan isi Whats App (WA) yang diterimanya dari warga terkait intimidasi kepada rakyat miskin agar tidak turut berunjuk rasa.
Dijelaskan WA tersebut sebagai intruksi Asisten I, Junaedi Sitanggang agar para lurah mencari informasi prihal unjuk rasa soal PKH. Jika informasi itu benar, warga yang ikut demo dikeluarkan saja dari PKH.
“Kejam kali intimidasi Bapak, semakin kami diancam akan terus datang dengan jumlah massa berlipat ganda,” ujar Bill Fatah yang disambut dengan terikan agar Walikota datang menemui massa.
“Kalau tidak ada Walikota sebagai orang nomor satu di Siantar, boleh diwakilkan kepada orang nomor dua atau Wakil Walikota. Kalau tidak ada orang nomor dua boleh digantikan Sekda. Tapi, Siantar ini aneh, Wakil Walikota dan Sekda tidak ada sampai sekarang,” kata Bill.
Kemudian, Chotibul Umam Sirait sebagai koordinator aksi membacakan pernyataan sikap yang menegaskan, penyaluran soal PKH dan BPNT kerap bertentangan dengan surat Kementrian Sosial.
Misalnya, warga sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk PKH diwajibkan membeli kebutuhan pojok ke E-Warung. Jika tidak, bantuan sosialnya diancam diberhentikan dan tidak diberi undangan untuk mendapatkan bantuan sosial.
Selanjutnya, pengelola E Warung punya relasi dengan relawan yang lebih dulu mengambil uang dari KPM. Sementara, harga sembako lebih mahal dari pasaran dan kualitasnya buruk dan sering terlambat. Padahal, keberadaan E Warung tidak diperbolehkan lagi sesuai Surat Kemensos RI Tahun 2021.
Hal lain, KPM sering dijadikan ajang eksploitasi kekuatan partai politik tertentu dari partai politik dan Caleg tertentu. Selajutnya keberadaan relawan yang menakut-nakuti rakyat harus dihapus karena illegal.
Hal lain, Walikota diminta mengganti Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK), diminta mengevaluasi kinerja Dinas Sosial, Camat dan Lurah. Menghentikan ekploitasi politik Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal lain yang cukup kritis, Aparat Penegak Hukum didesak mengusut keberadaan E Warung.
Kemudian, menangkap dan memeriksa para relawan yang jumlahnya sekitar 121 orang di 8 kecamatan karena telah menzoli KPM. “Kami rakyat miskin sudah sangat miskin jangan lagi diintimidasi dengan prilaku oknum culas dan jahat,” kata Chotibul Umam Sirait .
Setelah selesai membacakan pernyataan sikap, Walikota dr Susanti Dewayani ternyata tidak kunjung datang. Selanjutnya, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun tetap berjanji akan tetap datang “mengejar” Walikota. (In)
