SIANTAR, SENTEREWS
Jelang Pemilu serentak 2024, suhu perpolitikan secara nasional dan lokal sudah mulai memanas. Untuk itu, semua pihak harus dapat menahan diri. Terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Siantar dapat menjaga netralitas.
Pernyataan itu mencuat saat dilakukan rapat pembahasan Rancangan APBD Siantar 2024 antara Komisi II DPRD Siantar dengan Soefie M Saragih sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Siantar dan staf, Senin (13/11/2023).
Mencuatnya permasalahan dimaksud karena sejumlah anggota DPRD Siantar ada menerima informasi bahwa Kadis PMPTSP Kota Siantar tersebut terindikasi ikut bermain politik praktis. Apalagi jarang di kantor dan sering melakukan perjalanan dinas.
Awalnya, tudingan itu disuarakan anggota Ferry SP Sinamo dari Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan. Menyatakan, Soefie M Saragih sebagai Kadis PMPTSP Kota Siantar terindikasi tidak netral pada Pemilu 2024.
“Laporan yang saya terima juga, Ibu Soefie sering melakukan rapat di café dan saya bilang kepada orang yang melaporkan itu, bahwa Ibu Soefie sudah lama saya kenal dan tidak seperti itu,” kata Ferry SP Sinamo pada rapat yang dipimpin Hj Rini Silalahi, Ketua Komisi II.
Untuk itu, Soefi M Saragih sebagai ASN diminta menjaga netralitas. Karena ada ketentuan yang mengatur dan sanksi kalau terbukti tidak netral atau terlibat dukung mendukung salah satu partai politik pada Pemilu 2024.
Terkait soal netralitas ASN itu juga disampaikan personel Komisi II lainnya, Suandi A Sinaga. Bahkan, anggota DPRD Siantar dari Fraksi PDI Perjuangtan itu juga menerima laporan dari sejumlah masyarakat.
“ASN jangan menggiring orang-orang tertentu ikut dukung mendukung. Karena, perkembangan politik menjelang Pemilu 2024 di tingkat nasional, mulai memanas. Termasuk di Kota Siantar juga,” kata Suandi A Sinaga.
Dijelaskan, Pemilu tinggal menunggu 104 hari lagi di luar masa tenang. Sementara, Kota Siantar dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, jangan dikotori dengan kepentingan kelompok karena selama ini aman dan kondusif.
“Ngeri Siantar ini. Biar DPRD yang main politik dan ASN bekerja professional. Cepat atau lambat semua akan terbuka dan yang baik tentu akan tetap baik,” tegas Suandi lagi.
Selanjutnya, Ketua Komisi II, Hj Rini Silalahi menyatakan bahwa ASN menurutnya harus netral. Bahkan, Rini mengtatakan punya dua orang anak berstatus ASN dan diingatkan supaya tidak ikut dukung mendukung.
Selmentara, Soefie M Saragih diminta memberi tanggapan dan menyatakan terimakasih atas saran, masukan maupun krtitik membangun yang disampaikan kepadanya. ASN dikatakan memang harus netral dan mengaku punya komitmen untuk itu. Bahkan, belum pernah memberi pesan kepada siapapun untuk mengarahkan ke salah satu partai politik maupun calon tertentu.
“Kalau ada orang mengatakan saya jarang masuk kantor sah saja., Tapi, setelah saya menjabat di PMPTSP telah terjadi perubahan lebih baik. Mungkin itu membuat orang kurang senang,” katanya yang juga meenjelaskan, kalau ada mengatakan sering melakukan rapat di cafe atau resto, Soefie membantah tidak benar.
“Saya memang pernah rapat makan lontong. Tapi, itu bukan di resto. Melainkan di halaman rumah orang dan menggunakan dan pribadi. Tidak pernah melakukan perjalanan dinas selama perjalanan dinas itu tidak boleh digantikan orang lain,” kata Soefi.
Usai memberi penjelasan tersebut, rapat kerja Komisi II yang membahas di luar dari Rancangan APBD Siantar 2024 tersebut akhirnya ditutup dan para ASN diminta tetap untuk menjaga netralitas.
“SIANTAR INI ‘NGERI”
Sementara, usai rapat Komisi II Suandi A Sinaga kembal imengatakan kepada media, agar ASN tidak terjebak dukung mendukung partai politik dan salah satu calon tertentu. Jangan karena ingin mempertahankan jabatan, ASN melacurkan diri main politik praktis.
“Itu kita ingatkan kepada ASN supaya netral. Kalau tidak netral berarti menabrak peraturan dan ada sanksi. Dan, apabila masa jabatan kepala daerah berakhir, ASN itu bisa tidak terpakai karena tidak punya integritas,” katanya.
Ditegaskan lagi, karena Pemilu tinggal 104 hari lagi dan akan memasuki masa kampanye, suhu perpolitian Kota Siantar bisa memanas karena ada oknum-oknum yang memperalat situasi tersebut untuk menggunakan segala cara demi kemenangan partainya atau calon tertentu.
“Karenanya, kami berpendapat , Siantar sedang tidak baik-baik saja. Ada orang-orang berpengaruh atau orang yang berkompeten di Siantar mempengaruhi orang-orang yang tidak bidangnya. Misalnya menggunakan ASN dan intimidasi terhadap masyarakat yang dikaitkan dengan bantuan sosial.
“Jadi, karena itulah kami mengatakan bahwa Siantar sedang tidak baik-baik saja. Ngeri nanti jadinya,” katanya lagi mengakhiri.
Saat bersamaan, Hj Rini Silalahi mengatakan, saat menjadi istri Wakil Wali Kota Siantar beberapa waktu lalu dan masih terlibat dalam partai politik, langsung mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua TP PKK Kota Siantar.
“Saya langsung membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan fasilitas. Jadi, kalau ada istri camat menjadi Caleg, seharusnya mengundurkan diri sebagai Ketua TP PKK. Seperti istri Camat Simarimbun. Jangan menumpang dengan kegiatan PKK kecamatan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan politisi perempuan, Netty Sianturi . “Harusnya, Camat sebagai suami Caleg itu diberhentikan sementara. Saya sendiri pernah menerima sikap tidak simpatik dari Camat itu,” ujar Netty yang juga bergabung di Komisi III, Ketua Fraksi Gerindra.
Ketidak sipatikan itu dikatakan, saat Netty mengundang Camat untuk hadir pada saat reses. “Waktu saya hubungi supaya ikut dalam reses agar camat sebagai mitra DPRD, jawabannya sangat tidak mengenakkan,” kata Netty tidak menjelaskan apa jabawan yang tidak mengenakkan itu. (In)
