SIANTAR, SENTERNEWS
Walikota Siantar Wesly Silalahi diminta untuk melaksanakan 49 item rekomendasi hasil; pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran 2024.
Fakta tersebut terungkap pada rapat paripurna penutupan pembahasan LKPj Walikota Siantar Tahun Anggaran 2024 yang berlangsng di ruang Harungguan DPRD Siantar. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Siantar, Daud Simanjuntak didampingi Frengky Boy Saragih, Kamis (15/5/2025).
Pada rapat paripurna yang dihadiri Walikota Siantar Wesly Silalahi itu, Sekwan DPRD Siantar, Eka Hendra membacakan 49 item hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Siantar mulai tanggal 21 April sampai 10 Mei 2025 itu.
Rekomendasi itu antara lain, Dinas Sosial agar melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial karena data penerima bantuan sosial saat ini tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang layak sebagai penerima bantuan.
Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan diminta melakukan pengelolaan dana bergulir harus lebih transparan, selektif
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diminta agar melakukan tindakan atas pemanfaatan listrik ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena menyebabkan kerugian yang dibebankan PLN kepada Pemerintah Kota
Kepada Camat di delapan kecamatan se Kota Pematangsiantar diminta melakukan pergantian perangkat kelurahan (RT. RW, Kepling) dengan SDM yang berkualitas melalui prosedur dan peraturan yang berlaku.
Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya diminta agar melakukan sosialisasi dan rencana mendata pedagang terkait pembangunan gedung Pasar Horas Jaya yang terbakar
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diminta agar melakukan percepatan realisasi tahapan penyelesaian permasalahan Pasar Horas sebagaimana yang telah dijabarkan. pemerintah kota dalam hal ini Walikota dimohon memberikan ketegasan solusi sebagai penguatan bagi Dinas PUPR
Dari hasil pembahasan LKPj tersebut dikatakan bahwa data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibahas bersama Pansus DPRD Siantar disimpulkan bahwa kinerja Pemko Siantar.
Sementara, Daud Simanjuntak mengatakan, 49 rekomendasi yang disampaikan kepda Walikota diminta untuk ditindaklanjuti. Apalagi lembaran rekomendasi itu juga disampaikan kepada seluruh OPD Pemko Siantar.
Selanjutnya, hasil pembahasan LKPj Walikota Tahun 2024 itu diserahkan kepada Walikota untuk ditandatangani.
Sementara, Walikota Siantar, Wesly Silalahi melalui nota penutup mengatakan, masih banyak target-target kinerja yang belum dapat dicapai secara maksimal.
“Semoga melalui rapat-rapat kerja yang telah dilakukan bersama dengan Pansus dapat menghasilkan yang dapat memperbaiki kinerja kita secara nyata,” ujarnya.
Kemudian rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD Siantar dikatakan sebagai wahana dalam evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemko Siantar. (In)
