Sebagai Kota terbesar di Sumatera Utara setelah Medan, Siantar jelas memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan kota lainnya.
Beda bukan karena penduduk kota dengan motto “Sapanagambei Manoktok Hitei”, terdiri dari beragam suku, agama dan golongan, dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan tak mau digesek soal hal yang sensitif.
Terbukti ada sejumlah kampung (kelurahan) menggunakan nama suku dan agama. Namun, warganya tidak harus sesuai dengan nama kelurahan dimaksud. Seperti, Kelurahan Melayu, Karo, Martoba, Bantan, Banjar, Kelurahan Kristen dan ada juga Tomuan maupun Pardomuan tempat berbagai suku maupun agama bertemu dalam satu lingkungan.
Siantar berbeda dengan kabupaten maupun kota di Sumatera Utara bukan karena “lebel” sebagai kota pendidikan telah luntur karena pendidikan Kota Siantar telah tertinggal karena banyak sekolah unggulan di luar daerah lebih berkualitas. Sedangkan Siantar sepertinya begitu-gitu atau begini-gini saja.
Berbeda bukan lagi karena klub kebanggaan Persatuan Sepakbola Siantar (Persesi) dengan semangat “Siantarman” yang pernah tak gentar menjajal kekuatan sejumlah klub luar negeri saat merumput di stadion Sangnaualuh (dulu Martoba), seperti dongeng.
Sementara, stadion saat ini malah berantakan bagai lokasi jin buang anak dan mangkrak karena material bangunannya dibiarkan hilang tetapi tiada bertanggungjawab. Sehingga puluhan miliar anggaran negara yang berasal dari uang rakyat, lenyap percuma.
Siantar sekarang berbeda, bukan pula karena ada Becak BSA yang lincah mengitari jalan menurun dan mendaki meski terancam punah karena dijual dan diageni dengan harga tinggi. Sehingga, bakal tinggal tugu dan miniatur yang kelak sebagai cerita pengantar tidur anak cucu.
Bukan pula karena ada sungai Bah Bolon yang meliuk-liuk membelah kota, masih digunakan untuk mencuci, buang air besar dan mandi. Tempat anak-anak berkecimpung ria sambil melompat dari tepian yang tinggi atau dari atas jembatan.
Lebih dari itu, Bah Bolon masih dijadikan sebagai lokasi memancing dan menjala meski ikan khas seperti jurung mulai punah apalagi tawes sudah entah kemana. Karena, airnya semakin dangkal dan kotor dengan limbah perkotaan dan limbah rumah tangga.
Siantar berbeda karakter dengan kota lain di Sumatera Utara, bukan pula karena pernah sempat disebut kota sejuk tapi kini mulai gersang. Karena pepohonan sebagai hutan kota ditebangi dan kenapa rupanya kalau tugu Adipura hanya tinggal pajangan?
Sehingga, Siantar tidak lagi seperti Bandung yang bersih, hijau dan berbunga (Berhiber). Pernah sama-sama dikelilingi perkebunan teh dan tempat para demang atau pejabat kolonial Belanda beristerahat. Siantar dan Bandung tidak lagi “Twin City” atau kota kembar. Dan, itu tidak banyak mengetahuinya.
Lantas, kalau berbeda dengan kota lain di Sumatera Utara, kenapa rupanya?
Kenapa rupanya kalau DPRD Siantar membentuk Hak Angket karena Wali Kota dr Susanti melakukan demosi, non job dan mutasi para ASN meski dikembalikan lagi dan pemakzulannya ditolak Mahkamah Agung ?
Kenapa rupanya kalau pasca penolakan pemakzulan Wali Kota, DPRD Siantar jarang masuk kantor? Kenapa rupanya kalau DPRD Siantar berangkat mengambil salinan penolakan pemakzulan Wali Kota ke Mahkamah Agung?
Kenapa rupanya kalau pasca pengusulan pemakzulan Wali Kota ditolak bermunculan papan bunga deskreditkan DPRD? Kenapa rupanya kalau Wali Kota tidak pernah bersedia menerima pengunjukrasa? Kenapa rupanya kalau Wali Kota ada bayangannya?
Kenapa rupanya soal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sempat dipergunjingkan? Kenapa rupanya masih banyak pejabat Pemko Siantar berstatus Pelaksana Tugas (Plt)?
Kenapa rupanya teriakan orasi pengunjukrasa sampai serak tetapi apakah didengar penguasa atau tidak tak terlalu penting? Kenapa rupanya soal proyek fisik di Pemko? Kenapa rupanya kalau ada pejabat dilaporkan mahasiswa ke APH karena dituding korupsi?
Kenapa rupanya kalau pengunjukrasa juga menyuarakan soal KW proyek fisik? Kenapa rupanya kalau para mahasiswa demontrasi menyuarakan lokasi transaksi Narkoba yang katanya berpindah-pindah? Terus, kenapa rupanya kalau berimbas dengan meningkatnya aksi kejahatan?
Kenapa rupanya kalau pengamat lokal yang sebenarnya harus diamati hanya berasumsi sambil menjilat? Kenapa rupanya kalau ada yang mengetawainya meski tidak diekspos media massa atau media sosial?
Kenapa rupanya kalau pedagang kaki lima semakin berjubel menyesak ke badan jalan hingga arus lalulintas jadi macet? Kenapa rupanya tentang terminal? Kenapa rupanya kalau arus lalulintas perkotaan macet dan semraut?
Kenapa rupanya kalau lantai II Gedung 4 Pasar Horas amblas dan banyak lagi terancam karena lantai itu banyak yang keropos? Kenapa rupanya kalau ada Galian C yang disebut illegal dibiarkan?
Kenapa rupanya kalau gelandangan pengemis (Gepeng) wajah baru dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) begitu mudah ditemukan di berbagai sudut kota. Ada berpenampilan ala penyanyi reage dengan rambut tak pernah disisir sehingga jadi gimbal?
Ada ODGJ perempuan bagai peragawati yang kalau berjalan meliuk-lIuk dengan gaun panjang seperti di atas catwalk? Bahkan, kenapa rupanya kalau ada yang mulutnya komat-kamit seperti membaca mantra, layaknya bagai dukun?
Lantas, kenapa rupanya kalau tak pandai menari, lantai dibilang tak rata? Kenapa rupanya kalau muka jelek, cermin disalahkan? Dan, banyak lagi sebenarnya kenapa rupanya dan kenapa rupanya?
“Inilah Siantar! Kenapa rupanya?” (Penulis: Jurnalis berdomisili di Siantar)
