SIANTAR SENTERNEWS
Saat ini, perpolitikan Indonesia kembali menuai sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, banyak pejabat publik, menjadikan posisinya sebagai panggung pencitraan pribadi. Bukan alat perjuangan mewujudkan janji-janji kampanye.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Perisai Rakyat Nusantara (PRN), J Frist Manalu S Kom. ”Itu menunjukkan sebagian pemimpin bangsa telah terjebak dalam budaya politik simbolik,” katanya, Kamis (09/10/2025).
Para pejabat publik itu dikatakan rajin tampil mempublikasikan kegiatan bersifat seremonial dan kosmetik. Namun abai pada substansi kerja dan tanggung jawab moral kepada rakyat yang telah mempercayakan suara mereka.
Ditegaskannya, politik yang seharusnya menjadi sarana perubahan kini bergeser menjadi ajang pencitraan. Membangun opini publik melalui media sosial dan pemberitaan. Tidak langsung turun memahami persoalan rakyat di akar rumput.
“Rakyat tidak menuntut kemewahan atau popularitas pejabatnya. Mereka hanya ingin melihat tindakan nyata, harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja terbuka, dan pelayanan publik yang adil,” ujar J. Frist.
PRN juga mengingatkan, seremonial bukan ukuran keberhasilan. Dan, di balik panggung megah maupun sambutan hangat, masih banyak rakyat berjuang dalam kesulitan hidup tanpa perhatian serius dari pemerintah.
Kondisi itu berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara jika tidak segera diperbaiki. Karena rakyat saat ni sibuk untuk bertahan hidup.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan. Negara ini tidak butuh aktor politik, tetapi pemimpin sejati yang bekerja dalam senyap, bukan yang sibuk berswafoto di depan kamera,” tambah J. Frist.
Menurutnya, pejabat publik harus berani mengembalikan makna jabatan sebagai amanah, bukan panggung popularitas. Tanggung jawab utama pemimpin, menepati janji, menjaga kepercayaan rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Kalau janji kampanye hanya jadi arsip, kepercayaan rakyat akan menjadi korban. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama demokrasi,” tutup J Frist. (Ad)
