SIANTAR, SENTERNEWS
Batas waktu program 100 hari Walikota/Bupati gelombang pelantikan pertama kepala daerah di seluruh Indonesia akan segera berakhir. Termasuk di Kota Siantar. Kini saatnya evaluasi besar-besaran digelar guna memperbaiki keseluruhan struktur pemerintahan kota ini.
Pernyataan itu disampaikan Khairuddin Lubis dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Siantar. “Wesly Silalahi dalam pandangan kami cukup fair. Menunda perombakan birokrasi dan memberikan tantangan kepada OPD berupa gerakan 100 hari pemerintahan” ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Dijelaskan, hasilnya bisa dilihat sendiri bahwa tampaknya OPD-OPD ini lebih banyak mengurusi urusan politik, menjilat, melakukan gerakan-gerakan kontra produktif yang bertujuan menggembosi pemerintahan Wesly – Herlina.
“Kami menafsirkan bahwa saat ini Wesly – Herlina semakin memahami keadaan. Penjajakan atas kamampuan, kapasitas dan kondisi sosiologis jajaran dibawah telah dilakukan dan mendapat kesimpulan yang paripurna. Karena sesungguhnya inilah yang akan mempengaruhi kenerja 5 tahun kedepan,” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra mendukung perombakan besar birokrasi di lingkungan Pemko Siantar. Apalagi di tengah perjalanan melakukan kegiatan LKPJ tahun 2024, tampak sekali keadaan kinerja jajaran pemerintahan sangat kacau. Terbukti dari simpang siurnya data yang diterima oleh Pansus LKPJ.
Ditegaskan, Fraksi Partai Gerindra sebagai partai pengusung Wesly-Herlina siap untuk membela segala kebijakan kepala daerah yang telah didukung, sepanjang kebijakan itu mengarah kepada kebaikan.
Namun, jika langkah-langkah pemerintah dianggap menjauh dari visi dan misi yang telah dicanangkan, Fraksi Partai Gerindra dikatakan sebagai pihak paling depan akan meluruskannya. “Kita lihat bagaimana nanti,” ujarnya mengakhiri. (In)
