Tepat 17 Agustus 2023, genap 78 tahun Indonesia merdeka. Pada masa ini, tentu wajar melakukan retrospeksi perjalanan yang dilalui, untuk mengevaluasi kemajuan dan perubahan yang diraih di semua sektor, termasuk jargon “merdeka belajar” dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Jika kita dibandingkan dengan sebelum kemerdekaan, pendidikan Indonesia hari ini terus berbenah dari berbagai aspek. Pada masa Penjajahan Belanda kaum pribumi Indonesia banyak mengalami diskriminasi dan tekanan.
Kaum pribumi Indonesia dipersulit masuk sekolah umum, terutama pendidikan menengah ke atas. Banyak sejarah tokoh perjuangan Indonesia menjadi saksi sejarah diskriminasi pribumi Indonesia dalam upaya mengenyam pendidikan formal.
Bahkan Willem van Eldik yang memiliki adik ipar (yang berwajah pribumi tulen) menghadapi hambatan untuk belajar di ELS. Dia harus mengaku-aku Supratman, adik iparnya, sebagai anaknya dan diberi nama tambahan Rudolf. Wage Rudolf Supratman kemudian diterima di kelas tiga ELS Makassar.
Sayangnya baru beberapa bulan ia mengenyam Pendidikan di sekolah Belanda itu, ia sudah dikeluarkan. “Bukan karena ia bodoh atau berkelakuan buruk, tetapi semata-mata hanya karena ia diketahui bukan anak kandung Sersan Willem van Eldik,” dikutip dari Bambang Sularto dalam biografi Wage Rudolf Supratman (2012: 27).
Walaupun van Eldik berusaha keras agar adik iparnya itu diterima dengan menjadikannya berstatus hukum sama dengan orang Belanda lewat Gelijkgested, Supratman memilih untuk tidak memaksa harus belajar di sekolah itu.
Belakangan Wage Rudolf Supratman (1903-1938), disiksa dengan perlakuan diskriminatif. Dia menjadi musuh pemerintah kolonial karena menciptakan lagu “Indonesia Raya”. Barang tentu masih banyak warga pribumi lainnya yang mengalami diskriminasi seperti WR Supratman.
Pemerintah Belanda juga melakukan pengekangan dan diskriminasi pada lembaga-lembaga pendidikan agama termasuk para gurunya. Akibatnya, pendidikan agama harus dikontrol, diawasi, dan dikendalikan. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah penerbitan Ordonansi Guru, yaitu kewajiban bagi guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah Belanda.
Akibat pemberlakuan Ordonansi Guru adalah tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua diperbolehkan mengajar di lembaga-lembaga pendidikan meskipun dia ahli. Latar belakang penerbitan ordonansi ini adalah bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.
Selain kebijakan ordonansi guru, pemerintah Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ordonansi ini mengatur tentang kewajiban mendapatkan izin dari pemerintah Hindia-Belanda bagi penyelenggaraan pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah.
Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan (sekolah non formal) di kalangan masyarakat tertentu. Ordonansi sekolah ini tentu menjadi faktor penghambat perkembangan pendidikan bagi kaum pribumi pada masa itu.
Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan Barat seperti Belanda dianggap tidak sesuai dengan karakter anak bangsa. Pendidikan Barat cenderung bersifat regering, tucht, orde (perintah, hukuman dan ketertiban). Karakter pendidikan seperti ini akan merusak budi pekerti anak didik sebab hidup di bawah paksaan dan tekanan.
Pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang penolakannya pada pendidikan Barat yang dinilainya menekan atau memasung adalah refleksi yang dilihat dan dialaminya ketika bergumul di dunia pendidikan ketika zaman Belanda.
Solusi dari kebuntuan tersebut, Ki Hadjar Dewantara juga mencetuskan lima asas pendidikan yang dikenal juga dengan Pancadharma, yang salah satunya menekankan kemerdekaan. Asas kemerdekaan dalam pendidikan berprinsip bahwa pengajaran yang ditujukan untuk peserta didik diarahkan untuk merdeka batin, pikiran, dan tenaganya. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan searah (dogmatis vertikal), namun membebaskan peserta didik untuk merdeka mengembangkan dirinya secara mandiri.
Apakah spirit kemerdekaan dalam dunia pendidikan dari para founding fathers itu terealisasi setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai saat ini? Dari segi kebijakan pendidikan diskriminatif era kolonialisme, jelas sudah banyak yang dihapuskan pasca-kemerdekaan.
Dewasa ini, yang masih belum maksimal barangkali pemberian peluang yang sama antara si miskin dan si kaya untuk meraih pendidikan yang berkualitas di perguruan tinggi. Beberapa regulasi tertentu juga dianggap seolah menjadi sumber stress bagi pelajar, bahkan orangtua dan guru, karena ada tuntutan pencapaian indikator yang subjektif.
Seperti keberadaan ujian akhir berupa soal-soal belaka yang lebih mengedepankan skor nilai akademis dinilai kurang komplementer dengan prinsip pendidikan itu sendiri, yang juga membutuhkan aspek psikologis dan perkembangan kepribadian siswa.
Selain itu, tentang kurangnya respons masyarakat terhadap Ujian Nasional. PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pernah melaksanakan survey pada 2012. Hasilnya, bahwa 70 persen masyarakat dan guru setuju UN dihapus.
Di tengah keluhan publik terhadap sistem pendidikan di masa yang telah lalu, Mendikbudristek Nadiem Makarim berusaha memberikan solusi dengan apa yang disebut program “Merdeka Belajar”.
Pada prinsipnya kurikulum pendidikan Merdeka Belajar itu bertujuan untuk membantu para guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid, sehingga menciptakan iklim belajar-mengajar yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak pada daya serap anak.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei yang menunjukkan penilaian masyarakat terhadap kinerja Kemendikbudristek Nadiem Makarim, termasuk program Merdeka Belajar. Sebanyak 42 persen responden dari survei itu menganggap Program Merdeka Belajar melalui salah satu programnya KIP Kuliah Merdeka dinilai sangat bermanfaat. Persentase 42 persen sudah cukup bagus menjelang lima tahun berjalan.
Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum ini dapat membantu guru untuk memilih berbagai perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Karakteristik utama dari Kurikulum Merdeka Belajar adalah mendukung kompetensi pendidikan. Berdasarkan sumber Kemendikbudristek, karakteristik utama dari Kurikulum Merdeka Belajar meliputi:
Pertama, Kurikulum Merdeka Belajar lebih sederhana dan lebih adaptif pada muatan lokal. Kedua, pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter. Memberi waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
Ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Keempat, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik.
Walaupun di atas kertas banyak kelebihan, program ini tampaknya masih perlu diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, ada beberapa hal dari program merdeka belajar yang perlu dibenahi terutama pada program Kampus Merdeka. Seperti, bagaimana membuat prosedur administrasi perpindahan siswa / mahasiswa . Karena dengan pola Kampus Merdeka memunculkan perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan sekolah satu dan lainnya.
Lalu, dengan adanya perbedaan materi pembelajaran tiap kampus dan tiap sekolah, dengan lainnya, menjadikan sulit membuat standar pendidikan yang sama antar-sekolah, antar-daerah dan sebagainya.
Di mata pelajaran pokok di semua sekolah, kisi-kisi kurikulum ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Hal ini membuat standar penilaian yang sama, guna memudahkan pihak sekolah menyeleksi murid baru dari jenjang sekolah lebih rendah berdasar nilai ujian akhir murni (dulu namanya Ujian Nasional atau UN).
Di masa lalu, standar kurikulum yang seragam selain memudahkan mobilitas pendidikan vertikal dan horizontal juga memudahkan dunia kerja menyeleksi pelamarnya berdasar skor penilaian ijazah atau nilai akhir ujian yang diperoleh, bukan softskill.
Dengan kurikulum Merdeka Belajar yang materinya banyak tergantung sekolah masing-masing, tantangannya adalah bagaimana tetap menjamin kualitas nilai ijazah dan nilai ujian antar-sekolah dan kampus memiliki kualitas yang sama.
Sudah seharusnya memasuki akhir periodesasi kabinet semuanya harus dievaluasi secara menyeluruh sehingga kreativitas Merdeka Belajar versi Mendikbudristek Nadiem Karim benar-benar membawa manfaat dan kemajuan bagi pendidikan Indonesia.Evaluasi itu meliputi mutu lulusan antar-sekolah dan daerah, serta penguasaan materi sebelum dan sesudah pemberlakuan Merdeka Belajar. Dan konsistensi kurikulum yang lekas berganti disetiap periodesasi kabinet.
Program Merdeka Belajar yang berjilid-jilid dan tidak pernah selesai seolah akan menuju akhir episode yang mengkhawatirkan. Jika boleh kita menilai, gagasan kebijakan sampai implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api.
Sebaiknya pemerintah berfokus kepada kualitas guru dan kepala sekolahnya , bukan “mengobok obok” pemahaman siswa/ mahasiswa. Oleh karenanya, pemerintah harus menghadirkan pendidik-pendidik yang menyenangkan supaya para siswa bisa belajar dengan baik.
Kalau ada anak-anak datang ke sekolah itu dengan berat hati, berada di sekolah berat, pulang sekolah senang hati, itu masalah. Tetapi kalau datang dengan senang hati, di sekolah senang hati, pulang berat hati, itu dapat dijadikan role model sekolah yang baik.
Pada akhirnya, benarkan merdeka berlajar telah menuju ke arah transformasi pendidikan Indonesia? Apakah setiap episodenya berjalan berkesinambungan? Apakah dapat terlihat masa depan pendidikan Indonesia yang berkualitas ataukah justru terbaca tujuan spekulatif yang tidak berkelanjutan?
Bersamaan semangat HUT RI ke 78 ini, jika kontemplasi merdeka belajar dilakukan dengan baik tanpa tendensius politik dan konsistensi, maka generasi muda Indonesia akan memiliki parameter yang jelas tentang capaian kemajuan pendidikan yang memerdekakan dan mencerdaskan dalam waktu yang berkesinambungan , tentunya sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Dirgahayu 78 Tahun Negeriku, Hidup Pendidikan Indonesia, MERDEKA !
(Penulis adalah Akademisi)
