SIANTAR, SENTERNEWS
Sambil mengusung spanduk dan puluhan poster, pedagang korban kebakaran Gedung 4 Pasar Horas Siantar dari KP2H (Komunitas Pedagang Pasar Horas Gedung 4), “serbu” kantor DPRD Siantar dan Kantor Walikota Siantar, (18/11/2024).
Sebelum ke Kantor DPRD Siantar, pengunjukrasa lebih dulu melakukan orasi di depan Mapolres Siantar untuk mempertanyakan bagaimana hasil pemeriksaan Kepolisian yang sudah ditangani Polda Sumatera Utara.
“Kami ingin mengetahui hasil pemeriksaan kebakaran Gedung 4 Pasar Horas. Karena, ada isu berkembang bahwa kebakaran itu akibat spekulasi,” kata Agus Butar-Butar dari KP2H kepada kepolisian yang melakukan pagar betis di depan pintu gerbang Mapolres.
Karena tidak ada jawaban tegas dan aspirasi KP2H katanya akan disampaikan kepada Kapolres Siantar, pengunjukrasa akhirnya bergerak ke kantor DPRD Siantar.
Di depan pintu masuk ruangan kantor DPRD Siantar, pedagang yang meminta kepastian nasib, diterima Wakil Ketua DPRD Siantar, Frengky Boy Saragih didampingi para anggota, Imanoel Lingga, Alfonso Sinaga, Anto Leo, Darson Rajagukguk dan Erwin Siahaan.
Edi Siburian, Ketua KP2H melalui orasinya mengatakan, pasca Pasar Horas Gedung IV terbakar tanggal 22 September 2024 lalu, perekonomian pedagang yang direlokasi ke Jalan Merdeka menjadi turun drastis. Sementara, pusat perbelanjaan modern yang mematikan pedagang tradisional semakin menjamur.
Untuk itu, KP2H menyatakan sikap yang intinya meminta DPRD Siantar agar mendorong Walikota menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolahan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
“Terapkan Perpres No. 12 Tahun 2007 Tentang Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren,” kata Edi Siburian.
Kemudian, KP2H menyuarakan agar pembangunan Gedung 4 tidak diruislag atau tidak dijual kepada swasta. Kemudian, cabut izin Pasar Modrent yang diduga melanggar Amdal.
“Usut tuntas dugaan pelaku pembakaran Pasar Horas gedung 4 yang sebelumnya ditangani pihak Polda Sumut. Terakhir Pasar Tradisional bukan ajang komoditi para Kandidat Pilkada 2024,” kata Edi Siburian.
Selanjutnya, Frenky Boy Saragih mengatakan, aspirasi KP2H segera dibahas Komisi II. “Kita akan membahas soal Pasar Horas Gedung 4 yang terbakar besok (19/11/2024-red). Untuk itu, para pedagang silahkan datang melihat pembahasan,” katanya.
Sementara, Anto Leo anggota DPRD Siantar yang mengaku sebagai mantan anak pedagang pasar Horas mengatakan, pedagang diharap mempercayakan masalah mereka kepada DPRD Siantar. “Kami siap membahas sungguh-sungguh agar pedagang memiliki kepastian,” tegasnya.
Meski sempat terjadi dialog antara pedagang dengan DPRD Siantar, KP2H berharap apa yang disampaikan tidak hanya sekedar janji-janji. Kalau tidak juga diselesaikan, pedagang menyatakan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Dari kantor DPRD Siantar, pedagang bergerak ke kantor Walikota dan diterima Sekda Junaedi Sitanggang karena Pjs Walikota Drs Matheus Tan yangberada di Jakarta. “Saya diminta menerima pedagang,” kata Junaedi Sitanggang yang sudah mendengar pernyataan sikap KP2H.
Dikatakan, pembangunan Pasar Horas Gedung 4 tidak akan diserahkan kepada pihak swasta atau tidak akan diruislag. “Masalahnya sekarang Pemko sedang menunggu anggaran dari pemerintah pusat,” kata Junaedi.
Pada kesempatan itu, Agus Butar-butar dari KP2H sempat mempertanyakan berbagai hal tentang kebijakan Pemko Siantar yang tidak kunjung tuntas menyelesaikan masalah pedagang korban kebakaran. “Kami butuh kepastian,” katanya.
Menjawab pernyataan itu, Sekda kembali mengatakan agar pedagang bersabar. Kalau anggaran dari pemerintah pusat tidak datang juga, anggarannya akan diupayakan dari APBD Siantar.
Jelang beberapa saat, unjukrasa yang mendapat pengawalan dari pihak personel Polres Siantar itu, membubarkan diri dengan tertib. (In)
