SIANTAR, SENTERNEWS
Pemko Siantar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Siantar, gelar Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025-2029. Berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kota Siantar, Selasa (9/12/2025).
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Siantar Irfan melalui laporannya menyampaikan, kegiatan itu bagian dari upaya peningkatan indeks ketahanan daerah terhadap bencana.
Tujuannya untuk memperoleh masukan, tanggapan, serta meyelaraskan persepsi para pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai kondisi ancaman, kerentanan, kapasitas, serta risiko bencana di Kota Siantar.
“Konsultasi Publik menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen KRB agar analisis risiko bencana yang dihasilkan komprehensif, akuntabel, dan dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan, serta strategi mitigasi dana adaptasi di Kota Pematangsiantar,” terangnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang yang membuka Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KRB mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Siantar harus ambil bagian serta menjalankan peran dan fungsinya saat terjadi bencana alam maupun non alam.
“Jika ada OPD yang tidak menjalankan peran dan fungsinya, maka akan mendapat tindakan tegas,” kata Walikota Siantar Wesly Silalahi diwakili Sekda Junaedi Antonius Sitanggang dalam arahan dan bimbingannya.
Dijelaskan, dokumen kebencanaan bukan hanya dokumen administrasi. Dan, seluruh pemangku pentingan diharap dapat memberikan masukan dan saran. Kemudian, dalam melakukan tindakan mitigasi dan pencegahan bencana, semua pihak harus ambil bagian.
“Kita identifikasi lokasi-lokasi yang dalam 2-3 tahun terakhir terjadi bencana alam dan non alam di tempat tersebut,” kata Junaedi sembari mengatakan, semua aspek, lanjutnya, harus terlibat karena ada resiko kerugian material dan jiwa.
“Kita analisis latar belakang dan penyebabnya, serta risikonya. Risiko tinggi jangan dibiarkan. Harus ditangani agar risikonya menjadi rendah,” tukasnya menjelaskan, dengan adanya kajian, maka semua pemangku kepentingan memahami peran dan tugas masing-masing.
Dengan adanya kegiatan tersebut, Junaedi berharap tidak ada lagi bencana yang tidak termitigasi. Kemudian, Dinsos P3A dan BPBD diminta tetap membuka posko bantuan korban banjir dan tanah longsor di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
“Sampai saat ini masih banyak masyarakat ingin memberikan bantuan. Sehingga Pemko Pematangsiantar harus menyalurkannya,” kata Junaedi.
Turut hadir, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pematangsiantar Dedi Idris Harahap, Kepala Disdamkarmat Herry Oktarizal dan OPD Pemko Pematangsiantar. (In)
