SIANTAR, SENTERNEWS
Empat unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang operasional sempat diberhentikan Badan Gizi Nasional (BGN) karena disebut belum memiliki sertifikat higenis dan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), sudah beroperasi.
“Empat unit SPPG yang diberhentikan BGN tanggal 11 Februari 2026 itu sudah beroperasi sejak 30 Maret 2026 setelah kita menyurati BGN,” kata Haidar Alvin Zardar, Koordinator SPPG Wilayah Pematangsiantar, Rabu (1/04/2026).
Kempat SPPG dimaksud, di Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba dan di Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari.
Dijelaskan, pemberhentian SPPG tersebut pada dasarnya karena “miss komunikasi” karena belum beroperasi. Sehingga, belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup belum menerima informasi soal pembangunan IPAL.
“Untuk sertifikat SLHS akan dikeluarkan setelah SPPG beroperasi satu bulan dengan melengkapi berbagai perangkat dan MBG sudah didistribusikan kepada penerima manfaat,” kata Alvin.
Sedangkan soal IPAL akan diperiksa Dinas Lingkungan Hidup setelah SPPG beroperasi satu bulan untuk mengetahui bagaimana kelayakan IPAL dimaksud. Namun, tetap membutuhkan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup agar benar-benar sesuai standart.
“Saat ini, keempat SPPG itu tetap kita awasi untuk dilaporkan kepada BGN,” jelasnya sembari mengatakan, jumlah SPPG yang dibutuhkan di Kota Siantar sebanyak 50 unit.
Namun, yang sudah beroperasi sebanyak 39 unit dan ada 11 SPPG yang sedang dalam proses pendirian.
Menurut Alvin, memang ada informasi negatif soal MBG yang disebut-sebut bermasalah dan itu menyebar melalui media sosial. Namun, faktanya belum ditemukan ada masalah MBG di Kota Siantar. Baik soal gizi, makanan berulat maupun basi dan belum ada penerima manfaat yang keracunan.
Dijelaslakan juga, ada sekolah yang awalnya menolak MBG. Namun, setelah dilakukan sosialisasi, akhirnya menerima. Kemudian ada juga sekolah yang masih menolak MBG. Terutama sekolah swasta.
“Kita tetap membuka dialog kepada sekolah yang belum menerima MBG dan terus melakukan sosialisasi secara positif dan membuka pintu bagi sekolah yang ingin meninjau SPPG,” ujar Alvin lagi.
Untuk tetap meningkatkan kualitas MBG, telah dilakukan Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) dengan peserta para relawan yang bekerja di SPPG. Sampai, Selasa (31/03/2026) pelatihan sudah diikuti 120 relawan dan itu akan terus dilakukan secara berkesinambungan. (In)
