SIANTAR, SENTER NEWS
Untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang, Partai Ummat Kota Siantar hanya mengajukan 7 Bakal calon legislatif. Merupakan Parpol paling sedikit mengajukan Bacaleg ke KPU Siantar. Karena, tidak sampai 24 persen dari jatah ditentukan untuk merebut 30 kursi di DPRD Siantar.
Partai Ummat yang hanya mengajukan 7 Bacaleg itu, masing-masing ditempatkan di Daerah Pemilihan (Dapil) I I sebanyak 2 orang, Dapil II sebanyak 2 orang dan Dapil III sebanyak 3 orang.
Saat berkas 7 Bacaleg diperiksa KPU Siantar, sempat dikembalikan karena tidak ditandatangani pengurus pusat. Setelah tanda tangan itu diperolah dan dikembalikan ke KPU, pemeriksaan yang berlangsung sekira 7 menit, akhirnya dinyatakan memenuhi persyaratan, Minggu (14/5/2023) sekira jam 22.10 Wib.
Parpol lain yang tak mampu memenunhi kouta 100 persen Bacaleg, PBB sebanyak 17 Bacaleg dan PPP serta PKN masing-masing mengajukan 25 Bacaleg. Sementara, ada 14 Parpol lainnya yang mengajukan 30 Bacaleg atau 100 persen dari jumlah kursi di DPRD Siantar.
Mengamati dinamika terkait tidak mampunya Parpol memenuhi kouta 100 persen Bacaleg, menuai pendapat beragam dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satu penyebab minimnya Bacaleg yang diajukan, karena pengurus Parpol tersebut lemah dalam perekrutan. Kemudian , parpol tersebut masih diragukan karena termasuk baru dan belum begitu populer
“Kalau Parpol yang tergolong baru dan belum begitu popular, minat masyarakat untuk menjadi Bacaleg tentu minim. Apalagi secara finansial, masyarakat itu tergolong kurang mampu,” ujar pengamat politik lokal, Robin Samosir, alumni Fisip Komunikasi UGM, Senin (15/5/2023).
Dijelaskan juga, masyarakat saat ini sudah semakin pintar dan kritis. Tidak mau lagi asal diminta jadi Caleg langsung terima. Apalagi masyarakat tidak berkemampuan secara finansial. Karena, untuk mengurus surat-surat dan berkas kelengkapan, sudah harus keluar uang.
“Karena itu, tidak sedikit Parpol kesulitan merekrut warga menjadi Bacaleg untuk selanjutnya menjadi Caleg. Karena, semua pakai uang dan tidak ada yang gratis. Sedangkan soal menang, jangan harap kalau tidak punya uang,” ujarnya.
Soal modal atau uang yang biasa disebut sebagai kost politik untuk memperoleh kursi di DPRD Siantar merupakan faktor penting yang harus dimiliki. Bahkan, Ketua PPP Kota Siantar Abbas Gani Pane menyatakan dengan tegas.
“Kita mengajukan 25 Bacaleg untuk DPRD Siantar dan target memperoleh 3 kursi. Tapi, kita tidak berani atau tidak mampu transaksional,” ujarnya sembari mengatakan bahwa money politik sudah menjadi rahasia umum. (In)
