SIANTAR,SENTERNEWS
Karena penetapan status sebagai tersangka dugaan korupsi dinilai menyalahi ketentuan, Julham Situmorang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Siantar ajukan gugatan Praperadilan terhadap Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Siantar.
Sidang Praperadilan yang digelar Pengadilan Negeri Siantar berlangsung dua tahap dan dipimpin Majelis Hakim, Tigor Hamonangan Napitupulu, Rabu (20/08/2025).
Julham Situmorang sebagai Pemohon diwakili Penasehat Hukum, Imanoel Sembiring dan Wilter Sinuraya. Sedangkan Kapolres Siantar sebagai termohon I, diwakili Penasehat Hukum, AIPTU Bolon Hot Situngkir dan IPTU M P Simanjuntak SH.
Kemudian, Kejari Siantar sebagai Termohon II diwakili Penasehat Hukum Arga Hutagalung (Kasipidsus Kejaksaan Negeri Siantar.
Pada persidangan pertama sekitar pukul 10.00 WIB, Majelis Hakim mengatakan sidang Praperadilan itu merupakan kedua tetapi pada sidang pertama, pihak Termohon II tidak hadir. Kemudian, pembacaan permohonan Praperadilan dari Pemohon dianggap sudah dibacakan.
Intinya, Praperadilan diajukan Pemohon karena penetapan status tersangka Julham Situmorang dinilai Cacat Formil atau tidak terpenuhi karena alat bukti yang sah Rp48, 6 juta memiliki kejanggalan.
Alat bukti tersebut pada dasarnya merupakan penutupan sementara pemungutan parkir di depan Rumah Sakit Vita Insani Kota Siantar sebagai hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat Pemko Siantar.
Hasil pemeriksaana itu dinyatakan bahwa Julham Situmorang melakukan pelanggaran administrasi, bukan korupsi dan tidak ada kerugian negara.
Kemudian, Praperadilan dinilai Cacat Prosedur. Pasalnya, ada nota kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kapolri yang menyatakan, dugaan korupsi dengan jumlah kecil dapat diselesaikan di luar pengadilan. Karena, kalau diproses melalui pengadilan, biayanya dapat melebihi hasil dugaan korupsi.
Menanggapi permohonan Pemohon itu, Penasehat Hukum Termohon I dan Penasehat Hukum Termohon II mengatakan, materi pokok perkara pada dasarnya sudah disidangkan di pengadilan Tipikor Medan dengan terdakwa Julham Situmorang tanggal 14 Agustus 2025.
“Sidang perdana itu agendanya pembacaan dakwaan. Untuk itu, permohonan Praperadilan tidak dapat dilanjutkan atau gugur, sesuai Peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi No 102/PUU-XII/2015,” kata IPTU M P Simanjuntak SH.
Namun demikian, Majelis Hakim tetap meminta agar Penasehat Hukum Pemohon menanggapinya. “Kami serahkan kepada yang mulia Majelis Hakim,” kata Imanoel Sembiring sebagai Penasehat Hukum Julham Situmorang.
Selanjutnya, Majelis Hakim menunda sidang dengan agenda putusan pada pukul 16.00 WIB. “Sidang kita tunda untuk dilanjutkan pukul 126.00 WIB,” kata Majelis Hakim yang disetujui pihak Pemohon dan Termohon.
Selanjutnya, pada sidang tahap kedua yang dilanjutkan kembali, Majelis Hakim memutuskan, permohonan Praperadilan tidak dapat dilanjutkan atau gugur. Pasalnya, Praperadilan didaftarkan tanggal 18 Agustus 2025 sedangkan Sidang perdana di Pengadilan Tipor Medaan berlangsung tanggal 14 Agustus 2025.
“Setelah membaca berkas-berkas perkara, maka diputuskan bahwa permohonan Praperadilan tidak dilanjutkan atau gugur karena Julham Situmorang sebagai Pemohon telah ditetapkan sebagai terdakwa,” kata Majelis Hakim yang akhirnya mengetuk palu tiga kali pertada sidang berakhir. (In)
