SIANTAR,SENTERNEWS
Karena gagal bertemu Wali Kota saat menggelar aksi Mosi Tak Percaya Jilid III, Rabu (31/5/2023), Aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Siantar (Kampas), siap gelar Mosi Tak Percaya Jilid IV.
Pernyataan itu disampaikan Gading S Koordinator Kampas, Rifqi Pratama dari Koalisi Aksi Pemuda dan Mahasiswa Siantar (KOPASIS) didampingi Bill Fatah Nasution dari IMM, Armada Prawira Simorangkir dari GMKI dan Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (GEMPAR) Siantar.
“Kalau aksi kemarin kita diterima ibu Wali Kota dengan baik dan menerima 10 point aspirasi yang kita sampaikan untuki dibahas, tentu sangat baik. Tapi, kita kecewa karena yang menerima adalah pejabat kelas asisten,” ujar Gading S, Kamis (1/6/2023).
Dijelaskan, selama ini Wali Kota Susanti Dewayani mungkin menerima laporan dari para pejabat “Asal Ibu Senang”. Karenanya, KAMPAS siap menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Aksi Mosi Tak Percaya Jilid IV sedang kita persiapkan dengan mengevaluasi aksi sebelumnya,” kata Gading S.
Dijelaskan, 10 tuntutan KAMPAS yang sudah disampaikan pada aksi sebelumnya, fakta yang ada di lingkungan Pemko Siantar. Antara lain, program Lihat Sampah Ambil (LISA) sekitar satu tahun berjalan, hanya slogan belaka. Karena sampai saat ini sampah begitu mudah ditemukan di berbagai sudut kota.
“Belum lagi soal gelandangan pengemis (Gepeng) yang merusak pemandangan dan membuat Kota Siantar Siantar seperti Kota Gepeng. Selain itu, para pedagang asongan membuat ruang hijau seperti Lapangan Merdeka atau Taman Bunga jadi kumuh,” ujar Gading.
Senada dengan Bill Fatah Nasution dari IMM. Terkait Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) hanya sebagai “pajangan” karena tidak jelas apa hasil kerjanya. Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) yang penghasilannya “cekak” memperlihatkan bahwa kinerja unsur direksi yang diangkat Wali Kota tidak becus.
“Semasa Wali Kota Hefriansyah, gedung empat Pasar Horas sudah direalisasi segera direvitalisasi. Sekarang, tak jelas lagi kelanjutannya. Ini pertanda Wali Kota tak becus atau gagal membangun Kota Siantar,” ujar Bill.
Hal lain yang disoroti KAMPAS, soal kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), membuat rakyat menjerit karena pasca Pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat belum baik-baik saja. Parahnya lagi, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Uli, terindikasi menggerogoti uang Perumda Tirta Uli.
“Ada Mobil dinas dijadikan seperti mobil pribadi dan anggarannya ditampung Perumda. Rehab kantor berbiaya Rp 170 juta, tidak punya Surat Perintah Kerja (SPK) dan tanpa izin dari Bidang Asset. Itu viral diberitakan media,” ujar Rifqi Pratama dari (KOPASIS).
Dijelaskan, terkait 10 point yang disuarakan KAMPAS pada dasarnya untuk perbaikan kota Siantar menuju kondisi yang lebih baik. Karenanya, Wali Kota dr Susanti harus bersedia mendengar suara rakyat dan suara mahasiswa.
KAMPAS menegaskan, Wali Kota dr Susanti Dewayani jangan main sendiri. Segera memproses pemilihan Wakil Wali Kota.“Wali Kota itu punya pendamping Wakil Wakil Wali Kota. Apa kalau ada Wakil Wali Kota, Wali Kota tidak nyaman?” ujar para aktifis KAMPAS bertanya.
Hal lain yang disoroti sesuai dengan statemen Kampas, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tertunda membuat pembangunan Kota Siantar semrawut.
Sementara, KAMPAS mendukung pengusulan pemakzulan yang disampaikan DPRD Siantar kepada Mahkamah Agung (MA) agar segera diputuskan. KAMPAS juga mengingatkan Wali Kota tentang pekerjaan proyek fisik tanpa kewajiban (KW) menjadi kenyataan sehingga tidak ada pembohongan terhadap rakyat.
“Tunggu, dalam waktu dekat KAMPAS segera turun ke jalan lagi. Tidak akan ada hal yang dapat menghalangi kita untuk menyuarakan aspirasi sebagai fungsi pengawasan dari para mahasiswa,” kata para aktifis KAMPAS yang berkumpul di salah satu lokasi Kota Siantar. (In)
