SIANTAR, SENTERNEWS
Walikota Wesly Silalahi terima pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil Reses DPRD Siantar Tahun 2025 di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Siantar untuk ditindaklanjuti sesuai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Pokir yang diadopsi dari masyarakat saat kita melakukan reses sudah disampaikan kepada Walikota melalui rapat paripurna. Harapan kita, dapat ditindaklanjuti Walikota sebagai upaya percepatan pembangunan di Kota Siantar,” ujar anggota DPRD Siantar, Sri Rahmawati usai rapat paripurna, Senin (14/07/2025).
Lebih lanjut dikatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk ditindaklanjuti Walikota Siantar itu tentu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Masyarakat sedang menunggu realisasi aspirasi yang disampaikan mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, rapat paripurna yang dipimpin Timbul Marganda Lingga sebagai Ketua DPRD Siantar didampingi para wakil, Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih turut dihadiri Walikota Siantar Wesly Silalahi dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar.
Pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada Walikota secara tertulis sesuai dengan Dapil Kota Siantar masing-masing disampaikan, Ilhamsyah Sinaga dari Dapil 1 meliputi Kecamatan Siantar Utara dan Siantar Barat.
Dari Dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari, disampaikan Aprial M Rizaldi Ginting SH dan dari Dapil 3 yang terdiri dari Kecamatan Siantar Timur, Siantar Selatan, Siantar Marihat, dan Siantar Marimbun disampaikan Hendra PH Pardede.
Wesly Silalahi, Walikota Siantar melalui sambutannya mengapresiasi seluruh anggota DPRD Kota Siantar atas pelaksanaan reses pertama Tahun 2025.
Melalui penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD diharap dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan sesuai tema pembangunan, dan diharapkan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pematangsiantar
“Usulan permasalahan pembangunan tersebut akan dijabarkan ke dalam program kegiatan perangkat daerah sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi perangkat daerah dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran,” kata Wesly Silalahi. (In)
