SIANTAR, SENTERNEWS
Persidangan sengketa Pilkada Walikota Siantar kembali dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda jawaban (tanggapan) dari pihak Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Siantar atas permohonan yang diajukan Pemohon, Senin (20/1/2025).
Sengketa Pilkada 2024 di MK, diajukan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Siantar No 03, Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon (Pemohon), KPU Siantar (Termohon), Bawaslu Siantar pihak independen dan Paslon 01 Wesly Silalalhi-Herlina (Pihak Terkait).
Majelis Hakim MK, Arif Hidayat (Hakim Ketua) didampingi Hakim Anggota, Erny Rumingtiyas dan Anwar Usman mengatakan, para pihak boleh mengajukan bukti baru. Tetapi tidak dapat ditanggapi para pihak dan boleh diajukan pada sidang pembuktian.
Pada kesempatan itu, Sahat M Hutagalung (Kuasa Hukum Termohon) didampingi Roy Marsen Simarmata (Koordinator Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Siantar) menjelaskan esepsi Termohon yang menyatakan bahwa MK tidak berewenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena tidak termasuk materi sengketa Pilkada 2024.
Selain itu, tentang legal standing, selisih perolehan suara Paslon 01 dengan Paslon 03 suara di atas 1,5 persen, pendaftaran Permohonan Pemohon ke MK melewati batas waktu enam hari yang seharusnya tiga hari setelah rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2024 tingkat Kota, tanggal 3 Desember 2024.
“Dalil pemohon yang adanya praktek dugaan Money Politic yang dilakukan Paslon 01, Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) sesuai Permohonan Pemohon, tidak dapat dipaparkan dan dibukti benar-benar terencana dengan matang,” ujar Sahat M Hutagalung.
Hal lain, Pemohon dikatakan tidak dapat memaparkan fakta dan bukti bahwa dugaan pelanggaran Money Politik dilakukan secara kolegtif dan tidak dapat dibuktikan berdampak luas dan sporadis dan mempengaruhi perolehan suara Paslon Walikota.
Selama Pilkada 2024, mulai perhitungan suara tingkat TPS, rekapitulasi perhitungan suara kecamatan dan tingkat kota, tidak ada catatan khusus keberatan dan seluruh saksi Paslon Walikota membubuhkan tandatangan.
Sementara, Irwandi Lubis, Penasehat Hukum Paslon 01 senada dengan disampaikan KPU Siantar. MK sama sekali tidak berwenang memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon.
Tindakan Money Politik sebagai pelanggaran Pilkada yang disebutkan Pemohon tidak terbukti dan Paslon 03 yang justru melakukan Money Politik di Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur sebesar Rp 150 ribu per orang.
Ketika pernyataan itu dipertanyakan Hakim MK mengapa tidak dilaporkan, tidak ada jawaban yang jelas dan Hakim MK menimpali, mungkin karena sudah menang.
Nanang Wahyudi Harahap, Ketua Bawaslu Siantar mengatakan, tanggal 27 Nopember 2024 pihaknya ada menerima pengaduan masyarakat atas nama Galaxy Sagala terkait dugaan pelanggaran pidana Pilkada berupa Money Politic Paslon 01 Wesly Silalahi-Herlina.
Setelah dikaji, laporan itu memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga diregistrasi tanggal 28 Nopember 2024. Selanjutnya disampaikan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Karena kurangnya saksi pelapor untuk mendukung laporan, laporan dihentikan Bawaslu dengan menerbitkan pemberitahuan tidak dapat ditindaklanjuti tertanggal 3 Desember 2024.
Selain itu, Bawaslu mengatakan, pihaknya ada beberapa kali mengeluarkan surat himbauan kepada Paslon Walikota. Antara lain, agar Paslon tidak melakukan pelanggaran Pilkada dengan cara tertentu sehingga dapat mempengaruhi memilih calon tertentu dan untuk tidak memilih.
Diinformasikan, persidangan selanjutnya dengan agenda pemeriksaan persidangan akan berlangsung sampai batas waktu 4 Februari 2025 mendatang. (In)
