Tindaklanjut upaya pengambilalihan (okupasi) lahan HGU PTPN 3 di Kelurahan Bah Sorma dan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar terus berlanjut. Bahkan, ada 60 rumah penggarap diratakan menggunakan alat berat, Selasa (22/11/2023).
Sebelum melakukan okupasi, ratusan pengaman dari Satpam PTPN 3, dibantu Satpol PP dan Polri serta TNI, lebih dulu melakukan apel di lapangan depan kantor unit Afdeling IV, Kebun Bangun, Kelurahan Bah Sorma. Langsung dipimpin Kapolres Siantar AKBP Fernando.
Namun, saat apel akan selesai, beberapa warga mengatasnamakan Forum Rohaniawan untuk Edukasi Ekologi dan Demokrasi (FREEDOM) Siantar-Simalungun, masuk ke lapangan seperti mempermasalahkan soala okupasi.
Menyikapi hal itu, beberapa personel pengaman langsung menghalang. Akibatnya, sempat terjadi dorong-dorongan. Bahkan, beberapa warga ada terjatuh ke lapangan berlumpur. Selanjutnya, pihak PTPN 3 menggiring kelompok tersebut ke Posko di sudut lokasi apel untuk melakukan dialog.
Pihak PTPN 3 mengatakan, upaya okupasi yang dilakukan pada dasarnya sudah sesuai ketentuan. Bahkan, sebelumnya telah dilakukan beberapa kali sosialisasi. Termasuk memberikan para penggarap surat untuk meninggalkan lahannya.
“Kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan melakukan pertemuan. Bahkan, sudah banyak penggarap yang rela meninggalkan lahannya dengan menerima dana sugu hati sebagai pengganti tanaman dan bangunan, “ tegas Asisten Personalia PTPN 3 Kebun Bangun, Doni Manurung.
Karena dialog dinilai bertele-tele, para personel pengaman langsung mengawal empat unit eskapator untuk meratakan rumah yang penghuninya sudah menerima sugu hati. Meski ada menghalangi, tidak terjadi bentrok fatal. Sehingga okupasi berlangsung sesuai rencana PTPN 3.
Di sela-sela upaya okupasi tersebut, ada beberapa penggarap menolak menerima sugu hati. Bahkan, di depan rumahnya tertulis, Sugu Hati No!”. Demikian juga di depan Posko tempat warga penggarap berkumpul.
Dinamika lainnnya, ada rumah yang penghuninya sudah meninggalkan rumahnya karena telah menerima sugu hati, rumah itu malah ditempati orang lain yang masih keluarga penerima sugu hati tersebut. Sebagai solusi penyelesaian, pihak yang telah menerima sugu hati itu akan didatangkan. Sehingga, permasalahannya menjadi jelas.
Di sela-sela kegiatan okupasi tersebut, Asisten Personalia PTPN III Kebun Bangun, Doni Manurung membenarkan bahwa okupasi yang dilakukan telah membongkar bangunan berupa rumah permanen, semi permanen dan non permanen sebanyak 60 unit.
“Kegiatan yang kita lakukan sebagai tindaklanjut pembersihan lahan dari bangunan dan tanaman yang telah dilakukan sejak 18 Oktober 2022 lalu. Kami membersihkan areal-areal, bangunan-bangunan yang sudah diberikan suguh hati,” ujar Doni.
Lebih lanjut dikatakan, sejak Senin (21/11/2022), dari 269 Kepala Keluarga (KK) sebagai penggarap yang mendaftar untuk menerima sugu hati, sebanyak 254 KK diantaranya telah menerima sugu hati. Total dana yang sudah dikeluarkan berkisar Rp 5 miliar.
Terkait dengan adanya tindakan sejumlah warga yang berusaha menghalangi perubuhan rumah dikatakan bukan penggarap. Bahkan menurutnya sengaja didatangkan ke lokasi untuk memancing kerusuhan. “Kalau bagi kami, ini provokator. Karena, pengamatan kami, sebagian dari mereka bukan orang sini,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, terkait adanya penggarap yang masih bertahan dan tidak mendaftar sebagai penerima sugu hati, jumlahnya hanya sekitar 25 KK, dikatakan akan tetap dibersihkan. Namun, lebih dulu dievaluasi dan dikoordinasi dengan aparat keamanan.
Demikian juga dengan rumah yang tidak berpenghuni atau yang tidak layak. “Bagi yang tetap bertahan, kita akan lakukan upaya hukum atau dilapokan kepada aparat penegak hukum,” ujar Doni Manurung mengakhiri.
PERNYATAAN SIKAP
Meski okupasi berlangsung sesuai rencana dan menurut pihak PTPN 3 berlangsung kondusif , pihak FREEDOM Siantar- Simalungun melalui keterangan pers kepada awak media, menyesalkan tindakan okupasi tahap kedua dengan melakukan pendampingan aparat kepolisian dan TNI.
Bahkan, sikap yang dilakukan tersebut dikatakan kurang menghargai proses penyelesaian konflik secara dialog yang masih terus berjalan hingga saat ini sampai di tingkat pemerintahan pusat.
Kemudian, sikap Pemko Siantar dan DPRD Siantar dikatakan belum terlih
at tanggap dan serius untuk penyelesaian konflik tersebut. (In)
