SIMALUNGUN, SENTERNEWS
Kapolres Simalungun, AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus SH SIK MM, menghadiri Rapat Integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Simalungun. Berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun,
Dalam laporannya kepada Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Simalungun turut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait prioritas penyelesaian konflik agraria di wilayah hukumnya.
GTRA yang berlangsung, Kamis, 12 November 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai itu, dengan agenda utama pembahasan hasil survei Kabupaten Simalungun serta perkembangan kasus-kasus pertanahan.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 22 September 2026 di Aula Balai Harungguan Pemkab Simalungun.
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga ST yang membuka kegiatan melalui sambutannya menjelaskan, GTRA hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengurai ketimpangan urusan tanah dan menyelesaikan konflik agraria yang kerap terjadi di tengah masyarakat.
“Program Reforma Agraria menjadi instrumen nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan mengurai permasalahan tanah di Simalungun sehingga memiliki kepastian hukum,” ujar Benny Gusman Sinaga.
Sementara, Kepala Kantor ATR/BPN Simalungun, Shafwan SH menerangkan, rapat ini merupakan kelanjutan dari pendataan lapangan yang telah dilaksanakan pada 1 hingga 10 Oktober 2026 sebagai bagian dari identifikasi dan inventarisasi data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Hari ini kita melaksanakan rapat integrasi dan perencanaan Kampung Reforma Agraria Kabupaten Simalungun tahun 2026, yang akan ditindaklanjuti dengan bimbingan di lokasi Kampung Reforma Agraria Nagori Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean,” ucap Shafwan.
Pada kesempatan itu, Kapolres Simalungun AKBP Dr Hendri Nupia Dinka Barus turut memberikan sambutan dan memaparkan data terkini terkait potensi konflik agraria di wilayah hukumnya.
“Dari sisi sudut pandang kepolisian, potensi konflik terkait agraria di Simalungun sangat banyak. Dari data kami, ada sekitar sembilan kasus agraria di Simalungun, belum lagi masalah-masalah baru yang muncul,” ungkap AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.
Dijelaskan, pihak kepolisian memiliki kepentingan utama dalam menjaga Kamtibmas, namun bukan sebagai pihak yang berwenang memutuskan sengketa tanah.
“Yang bisa kami lakukan hanya memfasilitasi dan memediasi kedua pihak yang berkonflik dengan melihat bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, namun mediasi sifatnya hanya meredam sementara karena akar masalahnya belum selesai,” ujar AKBP Dr Hendri Nupia Dinka Barus.
Lebih lanjut, dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Kapolres Simalungun mempertanyakan urgensi pemilihan objek Reforma Agraria tahun 2026 yang jatuh pada Nagori Simanabun dan Nagori Dolok Saribu Bangun, Kecamatan Silau Kahean.
“Kami menyayangkan mengapa ada daerah yang sudah benar-benar lepas dari areal kawasan hutan melalui TORA dan berpotensi konflik, seperti di Nagori Sipangan Bolon Mekar pada lahan Porti dan Sidallogan, justru belum disegerakan penyelesaiannya,” ucap Kapolres.
Menanggapi hal tersebut, Kepala ATR/BPN Simalungun menyampaikan, pihaknya mendukung penuh masukan dari Kapolres dan tengah menginventarisir permasalahan tanah di Simalungun. Pihak ATR/BPN menyatakan bahwa daerah yang disampaikan Kapolres akan menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang.
Dalam laporannya, AKBP Dr Hendri Nupia Dinka Barus juga mengajak seluruh tim GTRA untuk turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi hukum pertanahan kepada masyarakat.
“Kami harapkan tim ini dapat bersama-sama memberikan sosialisasi hukum pertanahan dan langkah-langkah pemerintah terkait reforma agraria, sehingga warga mengerti perkembangan informasi dan tidak mudah diprovokasi pihak-pihak tertentu,” tutup AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.
Di penghjujung rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, Kejaksaan, Kodim 0207/SML, serta jajaran Satreskrim dan Satintelkam Polres Simalungun itu dilakukan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama, serta berjalan aman dan lancar. (In)
