SIMALUNGUN, SENTERNEWS
Masyarakat Peduli Proyek Strategis Nasional yang membuat pengaduan masyarakat (Dumas), masih menunggu tindaklanjut Kapolda Sumut terkait amblasnya pembangunan jalan tol di Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun.
Pernyataan itu diampaikan Ketua Masyarakat Peduli Proyek Strategis Nasional, Bill F I Nasution. Dumas disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Cq. Dir. Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Nor : 07/B/PA/MP PSNNI/2025.
Lampiran:1 Berkas. Sifat: Penting dan Segera , tertanggal 17 Juni 2025.
“Setelah Dumas kita sampaikan, belum tanggapan Polda Sumut untuk melakukan tindaklanjut. Untuk sementara, kami masih menunggu,” kata Bill Nasution, Selasa (24/6/2025).
Masyarakat Peduli Proyek Strategis Nasional menyatakan, pembangunan ruas jalan tol Tebing Tinggi-Pematangsiantar yag amblas itu , tepatnya di titik objek pengerjaan STA 54 Nagori Nagori Bosar dan Nagori Simbolon Tengok, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun.
Dijelaskan, pembangunan jalan tol itu dinilai gagal kontruksi. Penyebabnya diduga karena bangunan Box Culvert dan bangunan beronjong sebagai penopang isi bangunan mengalami amblas sebagai akibat diduga ketidakmampuan bangunan menampung debit air.
“Bangunan tidak laik fungsi sebagai akibat diduga adanya indikasi kesengajaan ketidakpatuhan pada standart teknis pekerjaan dan adanya upaya diduga sebagai konspirasi tidak sehat,” beber Bill.
Konspirasi tidak sehat itu menurut Bill berpotensi menimbulkan kerugian negara karena anggaran untuk perbaikan jalan tol yang amblas itu diperkirakan akan menambah anggaran. “Pantauan kita, jalan menuju ke pembangunan jalan tol berupa pencoran beton sekarang sudah ditutup. Jadi, kita tetap melakukan pemantauan,” ujarnya.
Lebih lanjut ditegaskan, apabila Dumas tidak juga ditindaklanjuti, Masyarakat Peduli Proyek Strategis Nasional menyatakan siap menggelar unjukrasa ke Polda Sumut.
”Kalau seminggu ini Dumas kita tidak ditanggapi, dalam waktu dekat kita siap demo atau unjukrasa ke Polsa Sumut. Ini sebagai bentuk pengawasan yang diatur dalam undang-undang,” kata Bill Nasution mengakhiri. (In)
