SIANTAR, SENTERNEWS
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Erwin Purba tandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemko Pematangsiantar dengan Kejari Pematangsiantar tentang Pemberian Bantuan Hukum/Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Selasa (17/11/2026).
Penandatanganan itu berlangsung di Ruang Data Pemko Pematangsiantar. Dan, Wali Kota menyampaikan, dalam pelaksanaan tugas, jajaran Pemko mungkin akan menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN, baik di luar maupun di dalam pengadilan.
“Untuk itu perlu menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Wesly.
Harapan Wali Kota, kerja sama itu juga dapat memperkuat sinergi dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi antara Pemko dengan Kejari. Terutama dalam bidang hukum perdata. Sehingga, dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandangan terhadap upaya dan Langkah yang diperlukan dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN.
Sementara, Kajari Pematangsiantar Erwin Purba menerangkan, nota kesepakatan sebelumnya telah berakhir Agustus 2026 lalu. Dan kali ini merupakan kesepakatn lanjutan.
“Kami berupaya seoptimal mungkin menyelesaikan masalah yang diserahkan Pemko Pematangsiantar kepada kami. Semoga hasilnya memuaskan,” kata Erwin.
Erwin menambahkan, Kejari akan menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan TUN. Sehingga dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama negara dan pemerintah.
Namun, kejaksaan tidak otomatis memberikan bantuan hukum. Sebab dibutuhkan surat kuasa khusus.
Ke depannya, selain bantuan hukum, kejaksaan juga memberikan pelayanan hukum kepada instansi terkait. Kami akan melaksanakan tugas dan misi dengan baik. Untuk itu, Pemko tidak ragu menyampaikan permasalahan hukum.
“Ke depan, semoga kerja sama berjalan konsekuen, sehingga tujuan dapat terwujud sesuai keinginan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdako Pematangsiantar Hendra TP Simamora dalam laporannya menyampaikan, untuk menjaga kemungkinan Pemko Pematangsiantar menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN, baik di luar maupun di dalam pengadilan, maka perlu dijalin kerja sama dengan Kejari Pematangsiantar untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lain.
Pada kesempatan itu, Kejari juga menjelaskan secara singkat tentang JPN melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Dr Muhammad Kenan Lubis SH MH.
Setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemko dan Kejari Pematangsiantar oleh Wali Kota Wesly Silalahi dan Kajari Erwin Purba, dilakukan saling tukar cenderamata.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, pimpinan OPD, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pematangsiantar, dan jajaran Kejari Pematangsiantar. (In)






