SIANTAR, SENTERNEWS
Walikota Siantar, Wesly Silalahi diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan SE MM, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Bidang Opsnal Tingkat Menteri dalam rangka Kesiapsiagaan Pelaksanaan Oprasi Ketupat 2026 melalui zoom meeting, , Senin (02/03/2026) pagi.
Rakor yang diikuti dari Aula Widya Satya Brata Polres Siantar itu juga dihadiri Kapolres Siantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar Rinto Leoni Manullang SH MH, mewakili Dandim 0207/Simalungun.
Kemudian, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pematangsiantar, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Siantar Drs Daniel Hamonangan Siregar, Kepala Dinas Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan SPd MH, mewakili DPRD Kota Santar serta para kapolsek jajaran Polres Siantar.
Rapat lintas sektor diselenggarakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat guna pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya, untuk memastikan sinergitas dan kesiapan pengamanan di wilayah masing-masing.
|Rapat membahas berbagai aspek strategis, mulai kesiapan personel, pengamanan jalur mudik dan balik, pengamanan tempat ibadah, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, hingga objek vital lainnya.
Kemudian, koordinasi terkait antisipasi kerawanan kamtibmas serta kelancaran arus lalu lintas menjadi perhatian utama.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang memimpin rapat menekankan optimalisasi pengamanan dan pelayanan saat pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran.
“Oleh karena itu, persiapan, pengamanan harus betul-betul dilaksanakan secara optimal. Begitu juga pelayanan yang diberikan,” kata Sigit di PTIK, Jakarta Selatan sembari mengatakan , untuk memastikan pengaman dan pelayanan selama arus mudik, Polri menggelar Operasi Ketupat sejak 13 Maret hingga 25 Maret 2026.
“Tagline kali ini adalah ‘Mudik Aman dan Keluarga Bahagia’. Tentunya yang kita kedepankan adalah langkah preemtive dan preventif, penegakan hukum, tentunya kita upayakan seminimal mungkin sehingga ini betul-betul menjadi pelayanan kemanusiaan,” sebut Sigit. (In)
