SIANTAR, SENTERNEWS
Soal Kabinet Bayangan yang menetapkan pola man-to-man marking, yaitu setiap “menteri” bertugas mengawal dan mengevaluasi kinerja kementerian pemerintah sesuai bidangnya masing-masing, terus bergelinding.
Bahkan, Kelompok Masyarakat Sipil (KMS) mulai mengonsolidasikan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sebagai wadah penyampaian kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sekaligus memperkuat jejaring pengawasan yang melibatkan akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil.
Terkait dengan itu, sejumlah aktifis dan mahasiswa di Kota Pematangsiantar mengaku belum mengetahui lebih jauh terkait Kabinet Bayangan itu, kecuali melalui media sosial dan pemberitaan nasional. Sementara Kabinet bayangan berencana melakukan safari ke berbagai perguruan tinggi.
Untuk itu, hasil konfirmasi media ini, Rabu (05/08/2026), sejumlah mahasiswa dan aktifis turut memberi tanggapan atas Kabinet Bayangan yang telah dirapatkan tanggal 27 Juli 2026 di Jakarta dipimpin Feri Amsari selaku Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan itu.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap gagasan kabinet bayangan. Justru, munculnya gagasan tersebut harus dibaca sebagai konsekuensi logis dari demokrasi,” kata Yova Ivo Cordiaz Purba sebagai Ketua GMKI Cabang Siantar-Simalungun, Rabu (05/08/2026).
Dijelaskan, Kabinet bayangan tidak boleh hanya menjadi istilah politik. Tetapi harus menjadi alat kontrol terhadap kementerian, program, anggaran, dan keputusan pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu diingatkan untuk tidak menggunakan legitimasi elektoral sebagai alasan untuk kebal terhadap kritik.
“Ketika kekuasaan semakin besar, pengawasan terhadap kekuasaan juga harus semakin kuat. Kami melihat pemerintah hari ini terlalu mudah menjadikan angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran sebagai ukuran keberhasilan. Padahal pertanyaan rakyat jauh lebih sederhana,” bebernya.
Untuk itu, Yova mempertanyakan apakah lapangan pekerjaan semakin tersedia? Apakah daya beli masyarakat semakin kuat? Apakah guru semakin sejahtera? Apakah petani dan nelayan semakin terlindungi? Apakah pelayanan publik semakin baik? Dan banyak pertanyaana lain yang menurutnya perlu dijawab dengan fakta.
Di sisi fiskal, APBN 2026 mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, Rp381,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi, Rp83 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Rp63,5 triliun untuk TPG/TPD non-PNS.
“Pertanyaanya dengan anggaran sebesar itu, apa ukuran keberhasilannya dan siapa yang memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat?” katanya sembari bertanya.
Ditegaskan, jangan sampai pemerintah sibuk mengatakan APBN sehat, sementara rakyat masih berhadapan dengan persoalan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, kualitas pendidikan, akses kesehatan, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya pelayanan publik.
”Kami tidak sedang mengatakan bahwa seluruh program pemerintah gagal. Yang kami persoalkan adalah standar pertanggungjawabannya. Pemerintah harus berhenti meminta rakyat percaya hanya karena sebuah program memiliki anggaran besar,” tegas Yova.
Dikatakan juga, rakyat berhak melihat hasilnya, mengetahui indikator keberhasilannya dan mengkritik ketika kebijakan tidak mencapai tujuan. “Dan rakyat berhak menuntut koreksi ketika uang negara tidak menghasilkan manfaat yang sepadan,”imbuhnya.
“Karena itu, gagasan Kabinet Bayangan harus menjadi instrumen untuk membongkar budaya pemerintahan yang merasa cukup dengan pencitraan program dan laporan administratif,” katanya lagi sembari tetap bertanya apakah kebijakan pemerintah hari ini benar-benar berpihak kepada rakyat atau justru lebih banyak menguntungkan kelompok yang sudah memiliki kekuatan ekonomi dan politik?
KONTROL YANG POSITIF
Terpisah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Efarina Pematangsiantar Depandes Nababan mengatakan BEM Universitas Efarina Pematangsiantar secara resmi sudah menjadi bagian dari BEM Seluruh Indonesia. Disahkan melalui Muyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus 2026 di Semarang.
“Soal Kabinet Bayangan belum ada diinformasikan secara internal BEM Seluruh Indonesia dan tidak juga ada dibahas pada Munas di Semarang,” katanya.
Namun demikian BEM BEM Universitas Efarina bisa saja melakukan diskusi internal soal Kabinet Bayangan bagaimana keberadaannya.
Sementara, mantan aktifis Kota Pematangsiantar, Prayuda Situmorang mengaku sudah mengetahui soal Kabinet Bayangan melalui media sosial dan pemberitaan.
“Kiprah Kabinet Bayangan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan saat ini sangat positif kalau demi perbaikan sosial, politik dan ekonomi,” katanya yang saat ini sudah menjadi praktisi hukum.
Sedangkan pola “man-to-man marking” yang dilakukan Kabinet Bayangan harus mampu memberi penilaian secara terbuka karena banyak menteri yang kinerjanya tidak baik apalagi saat ini sedang marak praktek korupsi dan berbagai isu negatif lainnya.
Secara umum, soal Kabinet Bayangan memang belum begitu hangat diperbincangkan para mahasiswa dan aktifis secara vulgar. Sedangkan sekelompok masyarakat sipil mulai membahasnya secara kecil-kecilan. (In)
