Oleh: Doni Arief, M.A.
Di era digital ini, batas antara ruang privat dan ruang publik kian kabur. Di Indonesia, wacana maupun praktik penyadapan terhadap tokoh public, tak terkecuali presiden selalu menyisakan residu politik yang panjang.
Di tengah dinamika pasca-kontestasi elektoral dan kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan aparatur negara, isu penyadapan bukan lagi sekadar masalah teknis intelijen. Ia telah bermetamorfosis menjadi masalah etika, hukum, dan moralitas bernegara.
Bagi seorang muslim yang juga warga negara, isu ini menghadirkan dialektika yang menarik. Di satu sisi, Islam sangat menjunjung tinggi privasi. Al-Qur’an dengan tegas melarang kita memata-matai kehidupan orang lain. “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka (tajassus) itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain” (QS. Al-Hujurat [49]: 12).
Larangan tajassus ini hadir untuk melindungi kehormatan individu dari fitnah dan eksploitasi. Lantas, apakah seorang presiden memiliki hak privasi yang mutlak dari intervensi negara?
Dalam khazanah Fiqh Siyasah, seorang pemimpin memang hidup dalam dua dimensi. Sebagai manusia biasa, ia memiliki ruang privat, mulai dari keluarga dan komunikasi personal yang tak bersinggungan dengan negara. Dimensi ini mutlak dilindungi. Menyadap percakapan pribadi presiden yang tak ada kaitannya dengan kebijakan publik adalah bentuk tajassus yang diharamkan.
Namun, dimensi kedua menempatkan presiden sebagai pemegang amanah rakyat. Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal [8]: 27).
Di sinilah konsep privasi mengalami pergeseran makna. Segala tindakan, kebijakan, dan komunikasi yang berkaitan dengan jabatan, keuangan negara, dan kepentingan publik tidak lagi murni menjadi ranah privat. Ia menjadi ranah publik yang wajib diawasi, atau dalam istilah Islam disebut muhasabah.
Ketika ada indikasi kuat bahwa seorang kepala negara melakukan pengkhianatan konstitusi, korupsi masif, atau makar, status penyadapan pun berubah. Ia tidak lagi disebut memata-matai, melainkan verifikasi (tatsabbut) dan pengawasan.
Dalam konteks ini, sabda Nabi Muhammad SAW menjadi sangat relevan: “Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya…” (HR. Muslim).
Mengubah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, tentu saja, memerlukan tatsabbut terlebih dahulu agar tidak terjebak pada fitnah.
Dalam kaidah Maqasid Syariah, menyelamatkan negara dari kehancuran didahulukan daripada menjaga privasi pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Jika penyadapan dilakukan untuk membongkar jaringan korupsi atau mencegah kudeta, hukumnya bukan hanya boleh, melainkan bisa menjadi wajib demi kemaslahatan bersama.
Pisau analisis ini harus kita tajamkan untuk membedah realitas di Indonesia hari ini. Kekhawatiran terbesar masyarakat sebenarnya bukan pada penyadapan itu sendiri, melainkan pada motif dan lembaga yang melakukannya.
Dalam sejarah politik kita, intelijen dan penyadapan terkadang “digoreng” atau dipolitisasi untuk kepentingan konsolidasi kekuasaan, membungkam kritik, atau mengamankan posisi elit.
Dalam kacamata politik Islam, jika penyadapan dilakukan semata-mata untuk kepentingan kelompok, blackmail politik, atau melanggengkan kekuasaan di luar koridor konstitusi, maka praktik tersebut adalah kezaliman.
Islam mengajarkan bahwa kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan. Jika penyadapan justru melahirkan kerusakan berupa hilangnya kepercayaan publik dan instabilitas politik, maka ia batal secara moral.
Lalu, bagaimana agar penyadapan tidak berujung pada kesewenang-wenangan? Hukum Tata Negara Islam menekankan bahwa setiap tindakan koersif negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan melalui proses peradilan yang adil.
Di Indonesia, semangat ini sejalan dengan UU Perlindungan Data Pribadi dan peraturan terkait intersepsi. Penyadapan terhadap siapa pun, termasuk presiden jika ada dugaan tindak pidana khusus, tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh lembaga eksekutif atau intelijen. Tetapi, harus melalui izin pengadilan. Transparansi prosedural ini adalah wujud nyata dari prinsip keadilan Islam, di mana negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang mengintip warganya tanpa proses yang adil.
Pada akhirnya, menyoroti isu penyadapan presiden dalam kacamata Islam mengajarkan kita sebuah prinsip fundamental bahwa loyalitas tertinggi bukanlah kepada individu yang menjabat, melainkan kepada Allah, keadilan, dan konstitusi yang disepakati bersama.
Menyadap presiden adalah haram jika tujuannya membongkar privasi demi kepentingan politik praktis. Namun, ia menjadi keniscayaan moral dan hukum jika dilakukan oleh lembaga yang sah, melalui proses peradilan yang adil, untuk menyelamatkan negara dari pengkhianatan amanah.
Di era digital ini, menjaga negara tidak cukup hanya dengan teknologi penyadapan yang canggih, tetapi lebih dari segalanya, membutuhkan hati nurani dan integritas para penyelenggaranya. (Penulis: (Dosen STAI Samora Pematangsiantar)
