SIANTAR, SENTERNEWS
Franz Theodore Sihalolo, juru bicara Fraksi Nurani Keadilan DPRD Pematangsiantar menyatakan, proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus dengan pola dan prinsip yang berkeadilan, tepat sasaran. Tidak hanya di inti kota.
Pernyataan itu merupakan Pemandangan Umum Fraksi Nurani Keadilan DPRD Pematangsiantar atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) pada rapat paripurna DPRD Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna di ruang Harungguan dipimpin Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga itu yang juga dihadiri Wali Kota Siantar dan 25 anggota DPRD Pematangsiantar dari tujuh Fraksi dan pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar.
Ditegaskan juga, banyak pembangunan berulang yang tidak bermanfaat di inti kota. Semisal trotoar, untuk apa terus terus di perbaiki apalagi kalau kondisinya masih layak.
“Padahal kita ketahui banyak sekali daerah pinggiran yang tidak tersentuh pembangunan. masyarakat punya hak yang sama,” kata Franz Theodore.
Selain itu disoroti juga berbagai ketimpangan pembangunan yang dilakukan. Antara lain, peningkatan jalan atau perbaikan yang cenderung di kerjakan hanya di perkotaan atau di tempat tempat tertentu. Sementara, banyak keluhan masyarakat yang daerahnya sama sekali tidak tersentuh pembangunan di berbagai kelurahan dan gang.
“Banyak keluhan masyarakat yang sampai ke kami dan sudah kami sampaikan ke OPD terkait. Namun sampai saat ini tidak di realisasikan. Kami tidak tau apa problem nya,” kata Franz.
Dicontohkan juga, perbaikan drainase di sepanjang Jalan Pematang Kelurahan Simalungun, Siantar Selatan, sekitar bendungan PT Pabrik Es, sudah setahun disampaikan ke PRKP dan sudah ditinjau lurah dan lain lain. Namun sampai saat ini belum ada perbaikan. Padahal sangat dibutuhkan masyarakat karena menyebabkan bau dan berpotensi menyebabkan penyakit.
Hal lain yang juga dikritisi, tentang cuaca ekstrim diperburuk dengan kurangnya lampu penerangan di beberapa tempat yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat dan
berpotensi rawan kejahatan.
Sementara ada beberapa tempat seperti di Jalan Bola Kaki dan daerah lain yang lampu penerangannya sangat berlebih, hampir setiap 5 sampai 10 meter kiri kanan. Sementara di tempat lain, sama sekali tidak ada lampu penerangan. Seperti di Jalan Rindung Gang Bendungan, Tanjung Pinggir.
“Rasanya ini tidak adil. Maka sekali lagi Fraksi Nurani Keadilan mengharapkan kesiapsiagaan pemerintah kota dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sehingga masyarakat kota Pematangsiantar dapat merasakan keamanan dan kenyamanan,” kata Franz.
Pada kesempatan itu, Fraksi Nurani Keadilan juga mendorong agar Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perda tentang Toleransi Kehidupaan Masyarakat segera dibahas dan ditetapkan karena sangat dibutuhkan masyarakat.
Selanjutnya, terkait kesejahteraan guru mengaji, guru sekolah minggu atau tenaga pendidik non formal bidang keagamaan, agar segera ditetapkan besaran hak yang akan mereka dapatkan agar nasib mereka jelas dan tidak digantung gantung.
“Bangunan bangunan yang mereka gunakan yang tidak lagi layak. Semisal gedung sekolah minggu, gedung Madrasah di Sidomulyo dan daerah lainnya. Mohon segera diberi perhatian untuk di perbaiki,” tegas Franz.
Ada beberapa point lagi yang dikritis iantara lain soal penempatan pejabat agar sesuai dengan kapasitasnya. Tidak terjadi dikotomi antara pejabat pejabat berdasarkan lulusan atau latar belakang pendidikan.
“Kami meminta Wali Kota untuk melakukan rasionalisasi anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel atau dapat di pertanggungjawabkan,” tegas Franz.
Di penghujung pemandangan umum Fraksi Nurani Keadilan, Wali Kota diminta memberi jawaban yang tegas lugas dan tidak terkesan normatif di dalam menyikapi pemandangan umum fraksi. (In)
