SIANTAR, SENTERNEWS
Melalui Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum, tujuh Fraksi DPRD Pematangsiantar sampaikan berbagai pernyataan, pertanyaan maupun kritik kepadaWali Kota Wesly Silalahi.
Rapat paripurna di Ruang Harungguan Kantor DPRD Pematangsiantar dipimpin Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih. Turut hadir 25 anggota dewan.
Hadir juga Wali Kota Wesly Silalahi, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat. Tanpa dihadiri Wakil Wali Kota Herlina.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erwin Freddy Siahaan pertanyakan rencana Pemko Pematangsiantar menata pedagang kaki lima di seputaran lapangan H Adam Malik dan Lapangan Merdeka yang dinilai melanggar aturan.
”Sementara, saat ini banyak pengusaha membangun gedung/bangunan yang tidak sesuai aturan secara sporadis namun dibiarkan. Lebih ironisnya saudara Wali Kota ikut menghadiri dan meresmikan gedung/bangunan yang tidak sesuai dengan aturan itu,” kata Erwin.
Tongam Pangaribuan, juru bicara Fraksi NasDem menyinggung tentang keamanan Pasar Horas yang dikeluhkan masyarakat dan pedagang karena banyak barang dagangan yang dicuri.
“Kami meminta kepada PD PHJ Horas Jaya untuk meningkatkan pos jaga malam dan sistem keamanan. Sampai kapan para pedagang harus menanggung kerugian akibat pencurian ini? apa langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan PD PHJ Horas Jaya ,” katanya bertanya.
Sementara, Hj Rini Silalahi sebagai juru bicara Fraksi Golkar Indonesia antara lain mengatakan bahwa .Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus berdasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah.
Namun, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tidak pernah dibahas. “Apakah pembahasan Ranperda APBD TA 2027 ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Mohon tanggapan saudara Wali Kota,” kata Hj Rini.
Franz Theodore Sihaloho, juru bicara Fraksi Nurani Keadilan antara lain mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus dengan pola dan prinsip yang berkeadilan, tepat sasaran. Tidak hanya di inti kota.
“Wali Kota harus melakukan rasionalisasi anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Kemudian, paling menohok juga, pertanyaan Patar Luhut Panjaitan dari Fraksi Gerindra menyatakan, Presiden selalu mendengungkan bahwa pembangunan membutuhkan keselarasan, kerjasama dan persatuan dari seluruh stakeholder, sedangkan kepemimpinan Wali Kota kinerja OPD-OPD tidak berjalan dengan semestinya, mohon penjelasan.
“Sepanjang tidak terdapat keselarasan antara Wali Kota dan Wakil Walikota, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan pengusaha, pemerintah dengan rakyat, maka membicarakan angka-angka APBD 2027 tetap saja tidak bermakna apapun untuk masyarakat. Ini perlu perhatian Wali Kota,” tegas Patar Luhut.
Polma Sihombing dari Fraksi Demokrat mengatakan, kondisi infrastuktur di beberapa titik wilayah masih membutuhkan percepatan, kesinambungan pembangunan. Untuk itu, Pemko didorong mengambil langkah pembangunan yang konkrit.
“Pemerintah kota harus lebih pro aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut agar pelaksanaan pembangunan ring road ruas jalan Medan sampai dengan Tanjung Tongah segera terlaksana,” katanya.
Nurlela Sikumbang, juru bicara Fraksi PAN pertanyakan Gedung DPRD Pematangsiantar yang peruntukannya sebagai ruangan anggota DPRD Pematangsiantar yang dibangun Tahun 2025, berbiaya Rp6,5 miliar belum juga dimanfaatkan? “Mohon penjelasan!”
Usai pembacaan pemandangan umum Fraksi, Ketua Timbul Marganda Lingga menyatakan, seluruh pemandangan umum fraksi tersebut, akan dijawab Wali Kota melalui rapat paripurna, Rabu (11/11/2026). (In)
