SIMALUNGUN, SENTER NEWS
Komisi Pemilihan Uum (KPU) Kabupaten Simalungun tentu punya keterbatasan untuk menyebarkan informasi tentang Pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, pers diajak untuk menyamakan presepsi.
“KPU mengajak pers saling berbagi informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Terrmasuk berita hoax dan ujaran kebencian,” ujar Ketua KPU Simalungun, DR Ahap Raja Damanik pada sosialisasi Pemilu 2024 kepada insan pers. Berlangsung di Warung Latif, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis (29/12/2022).
Dijelaskan, ada pihak tertentu yang menginformasikan bahwa tahapan yang dilaksanakan KPU tidak sesuai mekanisme. Untuk itu, Raja Ahap Damanik mengatakan tidak benar. Karena, KPU melakukan tahapan sesuai prinsip kepemiluan. “Kalau ada informasi yang tidak benar atau miring terhadap KPU, silahkan konfirmasi kepada kita,” ujarnya.
Sementara, nara sumber Nazir Salim Manik sebagai nara sumber dari Jaringan Demokrasi (JaDi) Sumatera Utara menyatakan bahwa pers sangat strategis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Termasuk sosial kontrol kepada penyelengaran Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Usai Pemilu penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu sebagai pengawas dipastikan passif. Namun, pers malah tetap konsisten. Melakukan pengawasan terhadap para calon terpilih di lembaga legislatif dan kepala daeah yang memenangkan Pilkada. Karena Pemilu legislatif dengan Pilkada saling berdekatan.
“Pers paling konsisten melakukan pengawasan. Bukan hanya saat dilaksanakan Pemilu. Tetapi, pasca Pemilu. Karena, pers punya jejak digital para calon saat melakukan kampanye untuk dipublikasikan kembali agar masyarakat ingat apa yang pernah dijanjikan para calon legislatif selama kampanye setelah terpilih. Demikian juga dengan kepala daerah,” ujarnya.
Dewan Pakar KPU RI tersebut juga menjelaskan, pers bukan saja sebagai penyebar informasi yang efektif bagi para Calon Legislatif dan Calon Kepala Daerah melakukan kampanye. Kemudian, pers dapat menjadi “anjing pengawas” terhadap pelanggaran Pemilu maupun Pilkada. Kemudian, pers sebagai agen mobilisasi meningkatkan partisipatif masyarakat menunaikan hak pilihnya.
“Semakin banyak masyarakat memiliki kesadaran politik untuk berpartsipasi pada Pemilu, dapat menciptakan Pemilu berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujar Nazir sembari mengatakan, pers merupakan harapan terakhir melakukan pengawasan Pemilu. Apalagi Pemantau Pemilu semakin lama semakin sedikit karena ketiadaan anggaran.
Di penghujung sosialisasi, dilakukan tanya jawab yang dimediasi komisioner KPU Simalungun, Fuji Harahap. Sementara, sosialisasi juga dihadiri Ketua Bawaslu Simalungun, M Choir Nasution. Sedangkan kalangan jurnalis yang hadir, masing-masing mewakili organisasi seperti AJI, PWI, KWRI, IJTI, SMSI, dan JMSI. (In)
