SIMALUNGUN.SENTERNEWS
Pemerhati sosial dan politik Kabupaten Simalungun, Ahmad Fauzi kritisi kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Pansus P3K) DPRD Simalungun.
“Pansus P3K yang dibentuk DPRD Simalungun tidak menunjukkan kerja nyata. Hanya habis-habis anggaran, hasilnya senyap ditelan bumi. Tidak ada progres, tidak ada laporan kepada publik,” tegas Ahmad Fauzi, Minggu (12/04/2026).
Dijelaskan, Pansus dibentuk menggunakan uang rakyat sehingga wajib ada produk prestasi yang jelas. Salah satu yang paling mendesak, mengungkap dan menangkap aktor di balik dugaan pemalsuan dokumen P3K.
“Kalau Pansus ini serius, buktikan dengan menangkap aktor dugaan dokumen palsu yang merugikan ribuan honorer. Jangan cuma rapat, studi banding, lalu hilang. Itu namanya pemborosan,” kata Ahmad.
Untuk itu, DPRD Simalungun didesak segera membuka hasil kerja Pansus P3K ke publik. Antara lain, merinci penggunaan anggaran selama pansus berjalan, progres penanganan kasus dugaan dokumen palsu P3K dan siapa saja yang sudah diperiksa. Selanjutnya, Rekomendasi konkret untuk penyelesaian P3K di Simalungun.
“Nasib ribuan honorer P3K ini digantung. Kalau pansus cuma jadi seremonial dan menghabiskan anggaran tanpa bisa menangkap aktor dokumen palsu, lebih baik dibubarkan. Pemuda Simalungun tidak akan diam,” tambah Ahmad.
Untuk itu, Ahmad Fauzi meminta pimpinan DPRD Simalungun dan ketua Pansus P3K memberikan klarifikasi terbuka dalam waktu dekat. Ia juga mendorong BPK dan aparat penegak hukum turut mengawasi penggunaan anggaran serta mengusut tuntas dugaan dokumen palsu tersebut.tutup fauzi. (Ro)
