SIMALUNGUN, SENTERNEWS
Badan Pengawasan Keaungan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Balei Harungguan Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kamis (5/11/2026).
Workshop dibuka Bupati Dr H Anton Achmad Sarag diwakili Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora. Diskusi panel dipimpin Staf Ahli Bupati Simalungun Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit.
Diikuti 200 peserta yang terdiri dari Camat dan Pangulu se Kabupaten Simalungun. Tema,” Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa”.
Tujuan workshop, memperoleh informasi tentang pengelolaan serta pemanfaatan keuangan desa ; meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan perangkat desa mengelola keuangan; memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Mendorong pembangunan serta pemberdayaan sumber daya manusia desa; menggerakkan pengembangan usaha ekonomi produktif dan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan; menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Sekda yang membacakan pidato Bupati menegaskan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Simalungun ditentukan keberhasilan pemerintah kabupaten dan sangat bergantung pada keberhasilan seluruh 386 Nagori di wilayah Simalungun.
“Kepada seluruh Pangulu agar benar‑benar memahami kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta mampu mengelola pemerintahan Nagori secara profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Bupati.
Bupati menyampaikan, Dana Desa dan seluruh pendapatan Nagori merupakan instrumen penting mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepada para Camat diminta untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagori di wilayah masing‑masing dan mendorong para Pangulu untuk mengoptimalkan potensi unggulan masing‑masing Nagori serta menjadikan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagai penggerak perekonomian Nagori.
“Bekerjalah dengan hati yang tulus, kelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, dan bangun Nagori dengan penuh inovasi. Jadikanlah Nagori mandiri, produktif, transparan dan mampu bersaing ke depannya,” pesan Bupati.
Pada sesi diskusi panel hadir sejumlah narasumber utama, antara lain, KH. Muhammad Nuh (Anggota Komisi IV DPD RI), paparkan pengawasan DPR/DPD RI terhadap pelaksanaan Undang‑Undang, APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa;
Tunas Agung Jiwa Brata (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara) tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Sekda Mixnon Andreas Simamora, menyampaikan kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Dr. Arman Sahri Harahap (Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP) uraikan pengawalan akuntabilitas tata kelola keuangan desa demi kemandirian desa yang berkelanjutan.(Rm)
