SIANTAR, SENTERNEWS
Pandangan umum Fraksi DPRD Siantar atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Walikota Siantar 2025 pada Rapat Paripurna, menyoroti berbagai hal yang ditujukan kepada Walikota Siantar, Selasa (14/04/2026).
Rapat Paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Siantar, Daud Simanjuntak didampingi Wakil Ketua Frengki Boy Saragih. Dihadiri Wakil Walikota Herlina mewakili Walikota, para anggota dewan dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar.
Fraksi NasDem melalui juru bicara, Darson Rajagukguk soroti tentang maraknya peredaran narkoba yang semakin meresahkan masyarakat.
“Kondisi ini memerlukan langkah yang lebih serius, terintegrasi dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Darson.
Untuk itu, Walikota diminta memberi penjelasan tentang langkah konkret yang telah dan akan dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran Narkoba. Termasuk strategi pembinaan generasi muda serta bentuk sinergi dengan aparat penegak hukum.
Fraksi Golkar Indonesia melalui juru bicara Sri Rahmawati mempertanyakan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Siantar tahun 2025 sebesar 81,17 persen cukup membanggakan.
Namun, angka pengangguran tahun 2025, dinilai masih cukup tinggi sebesar 7,74 persen Sementara tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2025 sebesar 4,85 persen.
“Hal ini menunjukkan belum adanya upaya yang signifikan dari Pemko Siantar dalam menumbuh kembangkan potensi lapangan kerja,” kata Sri Rahmawati.
Karenanya, sangat mendesak pentingnya inovasi untuk pemanfaatan potensi investasi baru, termasuk potensi asset pemerintah kota yang terkesan masih terlantar selama ini. “Mohon tanggapan saudara Walikota,” tegas Sri Rahmawati.
Terkait kemiskinan dan pengangguran juga menjadi sorotan Fraksi Nurani Keadilan melalui juru bicara Hj Sabariah Harahap SPd.
Dijelaskan, saat ini, negara dan masyarakat sedang mengalami masa masa kesulitan. Namun gambaran pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan seolah baik baik saja. Demikian juga dengan pendapatan domestik regional bruto perkapita atas dasar harga konstan serta atas dasar harga berlaku pada tahun 2025.
“Bagaimana sebenarnya kondisi real angka kemiskinan kita tahun 2025, jika dikaitkan dengan angka pengangguran. Demikian juga dengan indeks ketimpangan pendapatan (gini ratio) apakah mengalami perubahan ? mohon penjelasan,” ujarnya.
Fraksi Demokrat melalui juru bicara Ilhamsyah Sinaga, soroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang maksimal. Padahal, masih banyak potensi yang belum digali secara optimal. Antara lain, sektor pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah.
“Untuk itu Fraksi Demokrat meminta kepada Pemko untuk lebih tegas dan inovatif mengoptimalkan PAD,” kata Ilhamsyah Sinaga.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat juga disoroti agar sesuai kondisi di lapangan dan kebutuhan prioritas. Karena masih banyak jalan rusak.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Fahmi Siregar mengatakan, masih banyak kebijakan yang belum sesuai dengan visi misi Walikota.
Sedangkan Fraksi PAN melalui juru bicara Aprial Ginting menyoroti pembangunan Sumber Daya Manusia. pendidikan dan kesehatan, harus menjadi prioritas yang terus ditingkatkan.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelaskan kepada Walikota tentang capaian realisasi restribusi daerah sangat rendah atau hanya mencapai 45,01 persen.
Kemudian, mempertanyakan tentang Taman Pemakaman Umum, yang dikeluhkan masyarakat. Karena, sampai saat ini belum dapat difungsikan . “Mohon penjelasan saudara Walikota,” kata Alfonso sebagai juru bicara.
Untuk menjawab soal sorotan, kritik maupun masukan dari seluruh fraksi itu, akan dijawab Walikota melalui Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi, Selasa (14/4/2026) malam sekira pukul 20.00 WIB. (In)
