SIANTAR, SENTERNEWS
Rapat paripurna DPRD Siantar dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pematangsiantar 2025, tepaksa diskors, , Selasa (14/04/2026).
Pasalnya, kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar di ruang utama itu dinilai minim. Bahkan, kursi yang disediakan banyak koosong. Sementara, Wakil Walikota Siantar, Herlina hadir di bagian depan berbelahan dengan Daud Simanjuntak Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua Frengki Boy Saragih,
Dari kondisis tersebut, ada mengatakan, rapat paripurna tersebut seperti tidak dihargai. Padahal pembahsan L|K|PJ sangat penting. Apalagi berkaitan dengan penggunaan anggaran OPD dalam setahun.
“Dari sekian banyak OPD, kehadiran pimpinan sangat minim. Termasuk camat dari delapan kecamatan. Saya sangat sedih melihat kehadiran OPD ini. Jadi, mohon nanti diperjelas,” kata Wakil Ketua DPRD Siantar Frengki Boy Saragih.
Menanggapi hal itu, Daud Simanjuntak menyatakan, kondisi tersebut harus menjadi catatan. Padahal, yang dibahas LKPJ yang dilaksanakan seluruh OPD Pemko Siantar dan turut dihadiri Wakil Walikota Siantar, Herlina mewakili Walikota Wesly Silalahi .
Terkait dengan minimnya kehadiran OPD tersebut akhirnya berkembang. Tongam Pangaribuan dari Fraksi NasDem meminta agar Rapat Paripurna itu diskors.
Demikian juga dengan Fraksi Gerinda yang disampaikan Chairuddin Lubis. “Rapat ini bukan rapat main-main, ini rapat penting, lebih baik diskors,” katanya.
Pernyataan kritis juga disampaikan Ilhamsyah Sinaga Ketua Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan setuju Rapat Paripurna diskors dan seluruh OPD diminta hadir.
“Rapat Paripurna ini sudah dibahas melalui rapat Badan Musyawarah. Seharusnya Rapat Paripurna ini dihargai,” katanya.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Daud Simanjuntaka menyatakan, ketidakhadiran pimpinan OPD ternyata bersamaan dengan adanya seleksi esselon II di sekretariat Pemko Siantar dan sebagian pimpinan ASN ada yang mengikuti seleksi esselon II.
”Informasinya, sebagian ada mengikuti seleksi esselon II. Tapi, sesuai kesepakatan, kita skors sampai pukul 13.00 WIB. Untuk itu, para pimpinan OPD kita minta dapat hadir meski ada diwakilkan, ” kata Daud Simanjuntak mengetuk palu tiga kali. (In)
