SIMALUNGUN,SENTERNEWS
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar–Simalungun Santo Fransiskus dari Assisi, soroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025, senilai Rp264,75 miliar lebih.
Dari penelusuran PMKRI, sebagian besar SILPA Rp255,8 miliar masih mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp5,39 miliar.
“Data itu kita ketahui sebagai nota jawaban Pemkab Simalungun atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (17/7/2026), lalu,” kata Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Paulinus Mersiwince Gulo, Senin (20/07/2026).
Dijelaskan, besarnya SILPA itu sebagai indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Karena, perencanaan program belum sepenuhnya disusun secara realistis dengan kemampuan pelaksanaan di setiap OPD.
“Anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dapat dioptimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Paulinus sembari mengatakan besarnya SILPA berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp133,36 miliar.
“Jika dana yang memiliki ruang penggunaan lebih fleksibel masih menyisakan angka yang besar, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” ujar Paulinus.
Sedangkan penjelasan Pemkab yang menyebut SILPA telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, memang menjelaskan aspek administratif. Namun belum menjawab penyebab rendahnya serapan anggaran.
Sementara, Fransisco Mezgion Hutauruk, Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar–Simalungun, menilai besarnya SILPA juga menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara Pemkab Simalungun dan DPRD. Terutama dalam proses perencanaan, pembahasan, hingga pengawasan pelaksanaan APBD.
“Kolaborasi antara Pemkab dan DPRD harus diperkuat sejak proses penyusunan hingga pengawasan APBD. Sehingga, potensi rendahnya serapan anggaran dapat diantisipasi lebih awal, bukan baru diketahui setelah menjadi SILPA,” kata Fransisco.
Besarnya SILPA juga dikatakan tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan administrasi keuangan. Tetapi, harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ke depan, perencanaan anggaran harus lebih matang, realistis, dan disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan agar penggunaan anggaran, memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Simalungun,” pungkas Fransisco. (In)
