SIANTAR, SENTERNEWS
DPRD Pematangsiantar melalui Komisi 3 soroti berbagai proyek fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Pematangsiantar. Bukan saja ada proyek yang dihentikan selama satu bulan. Lebih dari itu, ada proyek malah tidak berkualitas.
Fakta tersebut terungkap saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Pematangsiantar di ruang Komisi 3. Dipimpin Cindira sebagai Ketua Komisi 3, Senin (02/11/2026).
RDP di ruang Komisi 3 itu, dihadiri personel Komisi 3 seperti, Andika Prayogi Sinaga, Imanoel Lingga, Ramses Manurung, Posma Sihombing. Kadis PUTR Pematangsiantar, Sofian Purba, JR Pangaribuan sebagai sekretaris dan PPK Opstib Pandingan serta sejumlah kepada bidang.
“Beberapa hari lalu, kami sudah meninjau beberapa proyek ke lapangan. Tapi, tidak dihadiri konsultan, pengawas dan rekanan dan itu sudah kita sampaikan melalui telepon tapi tetap tak ada yang hadir,” kata Cindira.
Ketika dipertanyakan sejumlah data, Kadis PUTR Sofian Purba mengatakan, tidak membawa data. Dan RDP di awali dengan mempertanyakan tentang proyek drainase berbiaya Rp1,9 miliar di Tanjung Pinggir yang pekerjaannya sudah satu bulan dihentikan.
“Di lapangan, kami melihat, penggalian drainase itu mangkrak dan kondisi rumah yang berdekatan sudah hampir longsor,” kata Cindira, sembari bertanya apakah Dinas PUTR mempunyai poto-potonya dan Dinas PUTR mengatakan punya tetapi tidak dibawa.
Saat pihak Dinas PUTR melalui Pengawas Opstib Pandiangan mengatakan bahwa proyek drainase itu dihentikan karena musim hujan dan menunggu alat berat dari pihak rekanan, Dinas PUTR akhirnya dituding tidak punya perencanaan yang matang untuk melaksanakan pekerjaan selama 150 hari atau lima bulan.
“Kenapa alat berat baru diturunkan setelah kita turun ke lapangan? Lagi pula mengapa pekerjaan tidak dilaksanakan awal bulan? Kalau sekarang masih musim hujan apa ada jaminan pekerjaan bisa selesai?” cecar Cindira lagi.
Menanggapi pertanyaan Cindira, Kadis PUTR Sofian Purba mengatakan, proyek drainase itu tidak mangkrak karena belum selesai dikerjakan. Pekerjaan dihentikan karena lokasinya rawan banjir apalagi saat ini sedang musim hujan. “Mudah-mudahan, proyek itu akan selesai setelah selesai masa kerja,” katanya.
Hal lain yang menjadi sorotan, gedung PKK yang sudah serahterima dinilai tidak berkualiitas karena catnya sudah terkelupas. Kemudian, ada pembangunan jalan yang justru berada di sekitar areal perumahan. Padahal, banyak jalan rusak di lokasi lain belum diperbaiki.
Seperti dipertanyakan Imanoel Lingga.Dinas PUTR harus melakukan skala prioritas. Padahal, banyak jalan rusak tidak diperbaiki. “Seperti di sekitar Parluasan, jalan rusak tidak dipernbaiki padahal sudah banyak korban,” katanya.
Ketika Ramses Manurung mempertanyakan keberadaan proyek stadion Sangnauluh yang diduga bermasalah, Kadis PUTR mengatakan, idealnya itu dijelaskan pihak Dinas Pariwisata sebagai pelaksana meski Dinas PUTR merupakan tenaga teknis.
Masih dari hasil peninjauan Komisi 3, perbaikan trotoar di jalan Sutomo yang dicat dengan warna kuning, justru bukan membuat menjadi indah. Tetapi malah memperburuk.
“Warna kuning kok begitu, tak ada perubahan. Pak Kadis kan sudah kunjungan ke mana-mana, atau itu permintaan Walikota? Jelek sekali. Cobalah perindah kota Siantar kita ini supaya lebih baik,” kata Andika Prayogi yang juga menyoroti bahwa pekerja proyek justru banyak dari luar daerah.
Selanjutnya, Polma Sihombing mengatakan, hasil dari kunjungan ke lapangan menyatakan, para pekerja banyak yang tidak menggunakan alat pengaman yang di antaranya tanpa helem maupun pakaian pekerja. “Kalau soal proyek drainase di Tanjung Pinggir harus disesuaikan dengan kondisi alam supaya pekerjaannya tepat waktu,” katanya.
Melalui RDP tersebut, Komisi 3 menekankan bahwa pihaknya tetap memantau sejumlah proyek agar memang benar-benar berkualitas dan Dinas PUTR harus benar-benar serius melaksanakannya. (In)
