BATAM, SENTERNEWS
Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (KOMNAS LP-KPK) Wakil Kepala Divisi II Invit Tipikor Mastan yang berdomisili di Kepri, menyurati Ditreskrimum Polda Kepri dengan nomor surat : 017/SPNDKTKEPRI/KN.LP-KPK/23/X/2023. Terkait adanya aktivitas dugaan praktik perjudian Bola Ketangkasan maupun Gelanggang Permainan Elektronik di Kota Batam, Senin 30/10/2023.
“Dasar kami melakukan surat kepada Ditreskrimum Polda Kepri bahwa aktivitas Game itu, kami duga telah terjadi kejanggalan baik lokasi, izin, jam operasional dan sistem permainan yang diperankan para pengusaha di Kota Batam,” kata Mastan.
Adapun lokasi yang telah disurati kepada Ditreskrimum Polda Kepri, Beliard Centre Pub & KTV, Wukong, Lucy City Pujabahari, Nagoya Game Zone, Asia Game Zone Lion, J&J Club and KTV, Bombastic KTV Room, Duta Game Zone, Sky 88 Duta Mana and Nagoya.
Kemudian Grand Dragon Pub & KTV, K2 Karaoke & Entertaiment, Pasific KTV&Discotheque, Uban Game Zone, City Hunter, MB 2 Mall, Mitra Mall Batu Aji dan Top 100 Batu Aji.
“Kami melihat juga sudah berulang kali baik aktivis, tokoh, media, Ombusman Kepri dan Komisi III DPR sekaligus meminta berantas praktek dugaan perjudian di Kota Batam. Namun atensi dari Aparat Penegak Hukum (APH) belum adanya tindakan. Dari itu, kami berharap kepada Ditreskrimum Polda Kepri agar melakukan tindakan sesuai yang telah kami surati,” katanya.
Dijelaskan juga, pihaknya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan di Kota Batam, Bahwa Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik dan Gelanggang Bola Ketangkasan pada Pasal 6 di perbolehkan.
Namun, diketahui juga, pada Pasal 21 menyebutkan izin pengusaha jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus yang ditetapkan pada kawasan terpadu eksklusif. Dikaji kembali terdapat pada Pasal 38 dengan bunyi Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dikembangkan secara komprensif yang akan menyediakan usaha pariwisata, meliputi sarana, obyek dan daya tarik pariwisata serta jasa pariwisata yang semuanya terletak dan beroperasi dalam suatu kawasan tertentu dan jauh dari permukiman penduduk sesuai dengan rangcangan Tata Ruang Wilayah.
“Untuk DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, jika mengeluarkan izin untuk suatu Game di Kota Batam, seharusnya mengacu kepada PP Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 216 Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 213 dikordinasikan,” katanya.
Dijelaskan, pada huruf d, Administrator KEK, atas Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK dan e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan Pengawasan yang berlokasi di KPBPB dan lainya. (Tim)
