TAPANULI UTARA, SENTERNEWS
Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi buruh di berbagai sektor industri semakin tertekan dalam. Kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan upah. Bahkan, lemahnya perlindungan tenaga kerja, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi.
Pernyataan itu disampaikan Garry Siagian sebagai aktifis sekaligus pemerhati ketenagakerjaan Tapanuli Utara. “Sejumlah pekerja harus bekerja lebih lama dengan beban kerja yang meningkat,” katanya, Jumat (01/05/2026).
Namun semua itu dikatakan tanpa kompensasi yang layak. Sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) juga dinilai membuat posisi buruh semakin rentan, karena minimnya kepastian kerja dan terbatasnya akses terhadap jaminan sosial.
“Setiap tahun kebutuhan hidup naik, tapi gaji kami tidak cukup untuk menutup semua itu. Banyak dari kami terpaksa mencari pekerjaan tambahan,” ujar Garry Siagian memetik keterangan salah seorang buruh pabrik.
Dijelaskan juga, laporan dari organisasi pekerja menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran hak buruh. Mulai dari keterlambatan pembayaran upah hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Di sisi lain, akses buruh terhadap jalur hukum dinilai masih terbatas, baik karena kurangnya informasi maupun biaya yang harus ditanggung.
Menurut pengamat ketenagakerjaan, menilai bahwa kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam hubungan industrial. “Buruh berada pada posisi yang lemah dalam negosiasi, sementara regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi mereka secara efektif,” jelasnya.
Dikatakan juga, pemerintah menyatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, termasuk melalui program jaminan sosial dan pelatihan kerja. Namun, banyak pihak menilai implementasi kebijakan tersebut masih belum merata.
“Aksi dan unjuk rasa buruh pun diperkirakan akan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang dianggap semakin tidak adil. Para pekerja berharap adanya perubahan nyata yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat,” beber Garry.
Situasi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa peran buruh sebagai tulang punggung ekonomi perlu diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja. (In)
