SIANTAR, SENTERNEWS
Jawaban Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani SpA terkait pandangan umum fraksi DPRD Siantar yang melakukan kritik tentang Pengantar Nota Keuangan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, dinilai begitu normatif.
Masalahnya melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga, Selasa (25/7/2023) itu, ada pertanyaan yang diharap ditanggapi dengan serius malah hanya sekedar.
Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Hanura, Andika Prayogi Sinaga. Jawaban Wali Kota malah dinilai “dingin”. Misalnya terkait dengan tahun politik supaya ASN netral. Tidak ada ketegasan untuk penekanan yang lebih konkrit. Bahkan, hanya memparkan peraturan terkait dengan management ASN.
“Pertanyaan kita dari Fraksi Hanura meminta supaya di tahun politik menjelang Pemilu 2024 supaya ASN di lingkungan Pemko tidak diintervensi untuk kepentingan politik tertentu. Tapi, jawabannya dingin. Untuk itu, kita akan melakukan pengawalan,” ujar Andika Prayogi.
Suhanto Pakpahan yang juga dari Fraksi Hanuar malah mengatakan, jawaban Wali Kota tidak sesuai harapan dan tidak ada ketegasan. Misalnya, terkait permasalahan tenaga honorer, sifatnya malah menunggu.
“Pada pandangan umum yang saya bacakan sebagai juru bicarA Fraksi Hanura kemarin, kita minta solusi kepada Wali Kota bagaimana nasib tenaga honorer. Karena kita dari Fraksi Hanura menolak penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan tahun 2023 ini, “ ujarnya.
Namun, jawaban yang diberikan Wali Kota justru menunggu keputusan dari Kemen PAN RB. “Wah, jawaban itu sangat tidak pas. Harusnya Wali Kota jemput bola mempertanyakan masalah itu kepada Kemen PAN RB,” ujar Suhanto.
Masalahnya, banyak tenaga honorer di lingkungan Pemko Siantar yang nasibnya saat ini terkatung-katung. Apalagi ada honorer yang sudah mengabdi lama dan usianya tergolong tidak memungkinkan bisa diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita pikir, para tenaga honorer itu sedang resah dan harusnya ada solusi karena mereka sudah lama mengabdi,” ujar Suhanto.
Sementara, Ketua Fraksi NasDem menyatakan, jawaban Wali Kota terkait pertanyaan yang diajukan sebelumnya melalui pemandangan umum fraksi dikatakan tidak fokus. “Kalau khusus pertanyaan Fraksi NasDem, kita pikir pas. Artinya, jawaban yang diberikan begitu normatif,” ujarnya.
Kemudian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Jawaban Wali Kota dikatakan cukup bagus. Hanya saja, detailnya tentu akan didalami melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada komisi yang akan dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.
“Silahkan saja Wali Kota menjawab begini dan begitu. Tapi, faktanya akan kita uji pada rapat komisi. Jadi, apakah yang dikatakan itu sesuai dengan fakta,” ujar Suandi A Pohan.
SOAL SILPA
Seperti diketahui, hal yang paling banyak dipertanyakan Fraksi, antara lain soal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp 160 miliar lebih. Wali Kota menjawab bahwa secara umum seluruh program kegiatan yang dianggarkan telah terealisasi dengan baik.
Kemudian Pemko telah melakukan efisiensi anggaran seperti pada pos belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja jasa kantor. Selain itu terdapat beberapa program kegiatan yang pembayarannya belum 100 persen.
Dijelaskan juga, terkait Silpa dari pos belanja barang dan jasa sebesar Rp 96.623.598.427,00 dijelaskan bahwa komponen terbesar berasal dari belanja barang pakai habis sebesar Rp 46.017.485.709,00.
Disusul Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 19.946.638.800,00 dan Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 18.785.715.644,00. hal itu menunjukkan komitmen Pemko Siantar dalam melakukan efisiensi belanja.
Usai jaban atas pandangan umum fraksi yang dibacakan Wali Kota, rapat paripurna ditutup dan akan dilanjutkan dengan RDP melalui komisi masing-masing. . Namun, ditutup, etty Sianturi mengajukan intrupsi.
“Saat dilakukan RDP di Komisi, OPD harus hadir lengkap membawa dokumen. Itu kami tekankan supaya dilaksanakan,” Netty Sianturi.
Pernyataan itu juga dipertegas Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga dengan menyampaikannya langsung kepada Wali Kota yang tampak seperti manggut-manggut tanpa suara. (In)
