TOBA, SENTERNEWS
Kinerja Pemkab Toba dengan Bupati Effendi Napitupulu menjadi sorotan. Pasalnya, masyarakat mengeluhkan kondisi infrastruktur yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki, demikian juga soal pelayanan publik.
Gary Siagian, aktifis Kabaupaten Toba mengatakan, kondisi jalan rusak bukan saja sekadar fasilitas pendukung, melainkan urat nadi yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas sehari-hari.
“Masyarakat berhak mempertanyakan ke mana arah kebijakan pembangunan dan seberapa besar dampaknya benar-benar dirasakan di lapangan,” ujarnya.
Terkait dengan pelayanan publik, Pemkab Toba seharusnya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, malah dinilai lamban, berbelit-belit, atau tidak responsif.
“Hasil pantauan kita, warga kabupaten Toba yang terus menerus melaporkan kepada Kades, Camat. Namun, jawaban Bupati Toba minta masyarakat sabar dan tungggu. Padahal persoalan seperti ini mendasar masih dirasakan warga,” ujarnya.
Dijelaskan, infrastruktur harus dibangun dan dipelihara dengan serius, sedangkan pelayanan publik harus diperbaiki berdasarkan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya sembari mengatakan Pemkab Toba harus melakukan evaluasi menyeluruh.
Jika ada program yang tidak efektif, perbaiki. Jika ada kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat, koreksi. Dan jika pelayanan birokrasi buruk, pejabat yang bertanggung jawab harus berani mengambil langkah perbaikan.
“Masyarakat butuh kerja nyata dari pemerintah. Bukan sekadar janji. Apalagi setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” katanya mengakhiri. (rel)
