SIANTAR, SENTERNEWS
Reses anggota DPRD Siantar Frans Theodor Sihaloho, politisi Partai Hanura dari Komisi I, mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat beberapa kelurahan di Kecamatan Siantar Selatan, Rabu (10/12/2024).
Reses Di halaman Perumahan Obor, Jalan Pamatang, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan itu, turut didampingi anggota DPRD Siantar Andika Paryogi Sinaga yang juga dari Partai Hanura.
Turut hadir pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemko Siantar, Ronald Sembiring, Camat Siantar Selatan Henry Purba, Lurah Simalungun Ridho Purba, tokoh masyarakat Bakti Damanik dan masyarakat dari beberapa kelurahan Kecamatan Siantar Selatan.
“Reses untuk mengadopsi aspirasi masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk dibahas di DPRD Siantar. Setelah dianalisa, disampaikan kepada Pemko agar dapat direalisasi sesuai peruntukan masing-masing,” beber Frans.
Selanjutnya, Andry Sinaga sebagai mediator mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi. Diantaranya terkait kenaikan honor LPM seperti RT dan RW yang disampaikan B Manurung warga Kelurahan Karo.
Kemudian, soal honor tenaga kebersihan agar dinaikkan, disampaikan Saroaman Sinaga mantan Lurah Kelurahan Simalungun. Boru Saragih dan Hariono Hasibuan menyinggung parit yang tidak berfungsi maksimal di Kelurahan Simalungun dan mengundang nyamuk.
Sedangkan Saroaman Sinaga mantan Lurah menyinggung tentang Kelurahan Simalungun atau Pamatang yang memiliki sejarah dituntut harus bersih karena setiap tahun ada acara peringatan hari jadi Kota Siantar yang dihadiri para pejabat.
Menjawab soal honor LPM, Frans Sihaloho meminta agar ditanggapi Andika Prayogi yang dinilai lebih memahaminya. Karena saat menjadi anggota DPRD Siantar 2009-2014, pernah bergabung dalam Badan Anggaran.
“Soal honor LPMseperti RT dan RW dapat diajukan dari hasil reses sebagai bahan pembahasan badan anggaran untuk diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Namun, para Lurah dan RT se Kota Siantar lebih dulu rapat bersama supaya serentak,” kata Prayogi.
Sementara, terkait drainase di Kelurahan Simalungun menurut Frans pernah dibahasnya bersama masyarakat sebelum menjadi anggota DPRD. “Kalau drainase dibesarkan ada masalah banjir. Ketika dikecilkan air tak mengalir dan bau. Untuk itu, pihak PUTR diharap dapat meninjaua,” katanya.
Selanjutnya, Ronald Sembiring dari PUTR mengatakan, kalau drainase perlu perbaikan anggarannya melalui APBD. Namun kalau tersumbat ada alat penyemprot agar tidak tersumbat dan itu dapat diusulkan pihak kelurahan.
Terkait honor tenaga kebersihan, Camat Henry Purba mengaku sulit direalisasi karena anggaran kecamatan berbentuk “gelondongan” dan sudah ada peruntukan masing-masing. “Kalau anggaran kecamatan besar, sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan,” ujarnya.
Bakti Damanik tokoh masyarakat sebagai Ketua LPM mengatakan, anggaran pembangunan Kota Siantar sangata terbatas dan sulit merealisasi seluruh masalah di Kota Siantar. Untuk itu, tentu ada program prioritas. “Kalau saja pihak swasta yang membantu tentu sangat baik,” katanya.
Di penghujung reses, ada kesepakatan DPRD Siantar dengan Lurah dan Camat untuk meninjau drainase di Kelurahan Simalungun agar dapat berfungsi maksimal. Untuk itu, masyarakat diminta bersabar agar permasalahannya dapat selesai dengan baik. (In)
