SIANTAR, SENTERNEWS
Fraksi Nurani Keadilan mengapresiasi LHP BPK yang memberi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun perlu mengingatkan Walikota agar Pemko Siantar sungguh sungguh mengelola anggaran keuangan dengan baik.
Pengelolaan dengan baik tersebut, memperhitungkan segala hal demi tercapainya seluruh program yang bermanfaat bagi warga kota Siantar.
Pernyataan itu disampaikan Hj Sabariah Harahap juru bicara Fraksi Fraksi Nurani Keadilan pada rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi atas Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Senin (21/07/2025).
Rapat yang dipimpim Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga didampingi, Wakil Ketua, Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih itu, dihadiri Walikota Siantar, Wesly Silalahi, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar.
Dijelaskan , setelah dilakukannya rapat kerja antara Pemko Kota melalui OPD dengan komisi komisi DPRD Pematangsiantar, diperoleh laporan keuangan dalam dokumen penjabaran keuangan APBD tahun 2024 yang menyajikan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan.
“Fraksi Nurani Keadilan melakukan analisis terhadap laporan keuangan Kota Pematangsiantar tahun 2024,” kata Sabariah Harahap .
Penilaian Fraksi Nurani keadilan dikatakan meliputi penilaian terhadap Laporan Realisasi Anggaran (RLA) Neraca Daerah Laporan Arus Kas (LAK) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan penilaian terhadap kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan.
“Dalam melakukan penilaian, kami mengacu kepada pemeriksaan terutama dengan temuan baik yang menyangkut Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI),” jelas Sabariah Harahap lagi.
Ketaatan Pemko Siantar terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan atas laporan pelaksanaan APBD Tahun 2024, khususnya mengenai CALK cq Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran, tidak ditemukan rasio rasio yang menggambarkan kinerja keuangan daerah Kota Siantar.
Dengan demikian, tidak diketahui secara persis bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Siantar saat ini dan bagaimana proyeksi kedepannya. Secara umum gambaran dari angka angka yang dilaporkan, masih banyak kelemahan dalam pengelola an keuangan yang ditemukan.
Kemudian, banyak hal yang kurang rinci terkait laporan realisasi anggaran perkegiatan. Padahal, publik harus betul betul tau terkait detail detail pengelolaankeuangan di Kota Siantar, termasuk apa saja yang menjadi laporan hasil pemeriksaan BPK serta rekomendasinya. (In)
