SIANTAR, SENTERNEWS
Kota Siantar tidak kekurangan angkutan kota karena jumlah pengguna jasa transportasi juga tidak bertambah. Untuk itu, Pemko Siantar melalui Dinas Perhubungan tetap komit menolak keberadaan Bajai Online beroperasi.
“Kita masih memiliki angkutan kota atau angkot yang penumpangnya semakin hari semakin sepi. Ada juga becak maupun gojek. Kalau Bajai Online juga beroperasi, berarti sama saja mematikan usaha yang sudah ada,” kata Plt Kadis Perhubungan Alwi Andrian Lumban Gaol, Kamis (18/09/2025) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut dikatakan, Kota Siantar tidak membutuhkan Bajai Online tersebut. Sehingga, ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan untuk menghambat agar Bajai Ponline itu tidak beroperasi di Kota Siantar.
Selain akan mematikan usaha transportasi yang sudah ada, belum ada izin operasionalnya. Selain itu sama sekali tidak memberi kontribusi untuk menjadi sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) karena sistim keuangannya dikelola melalui online.
Selain itu, pengendera atau sopir Bajai hanya memliki SIM C yang seharusnya minimal memiliki SIM A. Kemudian, tidak memiliki kenderaan yang ada juga bukan baru tetapi diperkirakan bekas dari daerah lain.
“Mungkin, mereka itu ingin coba-coba. Kalau diterima bisa saja terus beroperasi. Atau, istilahnya mereka mungkin cek ombak,” ujar Alwi yang juga mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Polres Siantar.
Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan Bajai Online itu juga mendapat penolakan dari DPRD Siantar agar tidak beroperasi di Kota Siantar. Masalahnya, juga sangat berpotensi menimbulkan konflik dengan para pengusaha angkutan yang sudah ada.
Seperti disampaikan anggota DPRD Siantar Andika Prayogi. Menurutnya becak BSA khususnya, harus dipertahankan apalagi sudah menjadi ikon kota Siantar. Bahkan, tugu BSA sudah berdiri megah.
“Keberadaan Bajai Online dapat menimbulkan konflik di antara sesama angkutan umum. Jadi, itu harus ditolak,” kata politisi Partai Hanura itu. (In)
