SIANTAR, SENTERNEWS
Akibat adanya efesiensi anggaran termasuk pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), akhirnya terjadi penghematan APBD Siantar Tahun 2026. Khususnya anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Siantar.
Fakta tersebut terungkap saat dilakukan rapat kerja Komisi III DPRD Siantar dengan BPBD Kota Siantar untuk membahas Rancangan APBD Siantar 2026. Dipimpin Ketua Komisi III, Cindira.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III itu turut dihadiri para personel Komisi III dan Kepala BPBD Kota Siantar Dedy Idris Harahap yang baru beberapa hari menjabat. Didampingi sejumlah staf lainnya.
“Ada beberapa anggaran yang harus diperhemat. Salah satu diantaranya, pada pertemuan atau acara tertentu tidak ada lagi nasi kotak seperti tahun sebelumnya karena diganti dengan snack yang harganya tentu lebih murah,” kata Dedy Idris Harahap.
Selain snack, penghematan juga dilakukan terhadap biaya perjalanan dinas, pembelian alat kantor maupun hal lain yang dinilai tidak efektif. Termasuk adanya penggeseran anggaran untuk yang lebih prioritas.
“Ya, kalau soal penanaman rumput jenis vetiter senilai Rp88 juta untuk ditanam di sekitar lokasi longsor, sebaiknya vetiter itu dibibitkan saja karena memang cepat tumbuh dan berkembang” kata Erwin Freddy Siahaan yang juga diamini Polma Sihombing dari Komisi III.
Usulan tersebut akhirnya disepakati dan setengah dari Rp88 juta, dialihkan untuk menambah bantuan kepada korban bencana sebanyak 271 kepala keluarga akibat angin puting beliung, dan keluarga yang rumah tergenang air.
Sedangkan Ketua Komisi III, Cindira berharap agar BPBD Kota Siantar pandai-pandai menggunakan anggaran yang besarnya sekitar 4.9 miliar lebih. Termasuk untuk membayar gaji dan perlengkapan penanggulangan bencana.
Sedangkan Alex Damanik yang juga dari Komisi III meminta agar BPBD Kota Siantar memetakan wilayah rawan bencana agar dapat dilakukan antisipasi dini. Sehingga, tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Biasanya, bencana yang sering terjadi adalah longsor di sekitar bantaran sungai. Untuk itu, kita minta supaya segera dipetakan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai saran dan masukan dari Komisi III yang sama sekali tidak ada melakukan pemotongan anggaran, Dedy Idris Harahap menyataan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan wilayah rawan bencana.
“Ya, kedepannya, kita juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi rawan bencana. Baik secara lisan pada pertemuan dengan masyarakat maupun melalui media sosial dan lainnya,” kata Deddy Idris. (In)
