SIANTAR, SENTERNEWS
Karena dugaan penyalahgunaan anggaran atau korupsi pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi sorotan di tingkat pusat dan diduga berlangsung juga di daerah, lebih baik MBG itu diganti dengan uang kontan.
Seperti disampaikan dosen STAI Samora Pematangsiantar, Henry Yahya M Pd. “Salah satu potensi korupsi program MBG, dapat dicermati dari menu yang disajikan kepada penerima manfaat seperti pelajar, balita, ibu hamil dan lansia,” katanya, Minggu (21/06/2026).
Dijelaskan, kalau dicermati lebih jauh, nilai makanan per ompreng yang ditentukan Rp10 ribu, kadang tidak berkualitas dan nilainya diduga tidak sampai Rp10 ribu per ompreng. Kemudian, banyak juga penerima manfaat menolak MBG karena kualitasnya dinilai rendah. Sehingga, dibuang dan terjadi pemborosan.
“Kalau diganti dengan uang kontan yang diberikan kepada para orang tua pelajar, jelas menutup potensi korupsi dari sektor menu. Selain itu, para orang tua juga mengetahui gizi untuk anaknya dan makanan tidak akan terbuang,” kata Henry Yahya.
Secara umum, Henry Yahya mengetahui belum ada permasalahan menonjol terkait program MBG di Kota Pematangsiantar dan belum melaporkan kepada aparat penegak hukum.
Terpisah, Surati sebagai Ketua RW.10 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat mengatakan, masyarakat memang sering membahas program MBG yang ternyata menimbulkan pro dan kontra.
“Kalau yang pro mengatakan, program MBG memiliki dampak positif karena orang tua tidak perlu lagi menyediakan makanan untuk dibawa anak-anak ke sekolah dan uang jajan juga dapat dikurangi,” kata Surati.
Bagi yang kontra, dikatakan lebih baik MBG ditiadakan karena banyak juga tidak memakan MBG dan menunya sering tidak sesuai dengan selera kalangan pelajar. Untuk itu lebih baik diganti dengan uang kontan.
Namun, kalau MBG ditiadakan, kantin sekolah akan menggeliat kembali. Tidak seperti saat ada program MBG. Dan, kalau program MBG dihentikan, pemerintah harus mencari solusi untuk menekan tingkat pengangguran karena banyak tenaga kerja yang diserap untuk bekerja di SPPG.
“Kalau MBG ditutup, pemerintah harus memberi solusi terkait munculnya pengangguran, dengan membuka lowongan pekerjaan yang lebih besar,” katanya.
Dikatan juga, saat ini pemerintah sepertinya belum punya rencana menghentikan program MBG. “Tapi, itu tadi, kalau lanjut, semua sektor harus diperbaiki total,” katanya mengakhiri. (In)
