SIANTAR,SENTERNEWS
Sejak diresmikan Walikota Siantar tahun 2021 lalu, Pasar Rakyat Balairung Rajawali Kelurahan Sukadame, seberang Pasar Dwikora atau Pajak Parluasan, Kecamatan Siantar Utara, sampai sekarang belum juga beroperasi.
Karenanya, anggaran pembangunan Rp 4 miliar dari Kementrian Perdagangan seperti sia-sia. Ironisnya, kondisi bagian dalam bangunan yang diisi 186 meja batu dengan ukuran 1 kali 1 meter untuk pedagang hasil bumi dan dagangan kering, kosong melompong.
Parahnya lagi, dinding sebelah kanan yang bersebelahan dengan halaman kantor Camat Siantar Utara, sudah dijalari tumbuhan liar. Bahkan bagian lantainya juga berdebu tebal.
Beberapa waktu lalu, Perusahaan Daerah Pajak Horas Jaya (PD PHJ) Kota Siantar yang diberi kewenangan mengoperasikan Pasar Rakyat Rajawali itu, pernah berusaha mengoperasikannya dengan membagikan kartu kepada pedagang dengan mengutip sejumlah uang retribusi.
Nyatanya, meski pedagang sempat berjualan beberapa hari, pembeli tidak ada berbelanja. Masalahnya, pembeli enggan masuk ke balairung karena semua jenis dagangan yang dijual di bagian dalam, ada di jual pedagang kaki lima.
“Kalau tidak salah, tahun 2023 lalu, balairung Rajawali ini juga pernah akan dioperasikan. Tapi, karena dagangan yang dijual tidak lagu, pedagang di bagian dalam keluar lagi berjualan di kaki lima,” kata salah seorang pedagang sayur mayur yang jaraknya hanya beberapa meter dari Balairung Rajawali itu.
Sementara, pedagang lainnya mengatakan, selagi pedagang kaki lima masih dibiarkan berjualan di sekitar Jalan Patuan Nagari, pembeli tidak akan berbelanja ke bagian dalam balairung Rajawali.
“Kalau dagangan yang dijual di bagian dalam balairung ada di jual di luar, pembeli pasti malas masuk ke dalam balairung. Tapi, enggak taulah, rasanya sayang sekali bangunan balairung Rajawali itu terlantar,” kata penjaga parkir sekitar lokasi. Padahal, kalau balairung itu berfungsi, parkir menurutnya akan bertambah.
Ketidak mampuan PD PHJ Kota Siantar mengoperasikan Pasar Rakyat Balairung Rajawali yang dibangun semasa Walikota Siantar dijabat H Hefriansyah memang menjadi cacatan buruk terhadap keberadaan PD PHJ dengan Direktur Utama Bolmen Silalahi.
Ketika masalah Pasar Rakyat Balairung Rajawali dikonfirmasi kepada Dirut PD PHJ Bolmen Silalahi, teleponnya tidak diangkat. Demikian juga dengan Humasy PD PHJ Reza yang dihubungi berkali-kali. Bahkan pesan melalui Whats App juga tidak dibalas.
Sehingga, muncul dugaan miring bahwa sulitnya pihak tersebut dikonfirmasi sengaja untuk menutupi kebobrokannya. (In)
